Bantuan Sulit Masuk, DPR Minta Kementerian PUPR Buka Jalan

Jakarta, era.id - Hari keempat pascatsunami di Selat Sunda, bantuan logistik masih minim untuk korban bencana. Terutama, bagi warga di daerah pelosok Kabupaten Pandeglang, seperti Kecamatan Sumur. Kesulitan penyaluran logistik ini terjadi karena akses jalan menuju ke sana terhambat akibat banyak jalan yang rusak.

Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Kepolisian untuk segera membuka akses jalan daerah yang terdampak tsunami.  Hal ini, menurut Bambang, guna memperlancar dan mempermudah penyaluran bantuan melalui jalur darat. 

"Sedangkan korban bencana tsunami di Lampung masih membutuhkan bantuan obat-obatan karena pengungsi mulai terserang penyakit," kata Bambang, di Jakarta, Rabu (26/12/2018). 

DPR juga mendorong Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), berkoordinasi dengan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP) atau Basarnas, dan Polri untuk memanfaatkan sarana helikopter yang dimiliki kedua lembaga tersebut.

"Manfaatkan sarana helikopter guna membawa bantuan, baik berupa logistik maupun obat-obatan yang dibutuhkan oleh warga terdampak tsunami," ucapnya. 

Selain itu, Bambang juga meminta, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk menambah tenaga medis ke posko pengungsian.

"Mengerahkan mobil puskesmas keliling dan menambah stok persediaan obat yang dibutuhkan oleh warga, serta segera menyalurkan bantuan sosial dan mendirikan dapur umum di posko pengungsian," katanya.

Terkiat dengan korban bencana pasca tsunami, politikus Partai Golkar ini meminta, Basarnas, BNPP, BNPB, BPBD, bersama dengan Taruna Siaga Bencana (Tagana) untuk terus melakukan penyisiran dan pencarian terhadap kemungkinan masih adanya korban yang belum ditemukan serta memberikan bantuan dalam evakuasi warga. 

Tag: tsunami selat sunda