Jepang Keluarkan Izin Khusus Bagi Ratusan Anak di Bawah Umur
ERA.id - Ratusan anak di bawah umur dan anggota keluarganya yang merupakan warga negara asing mendapat izin khusus untuk tinggal di Jepang. Izin khusus ini diberikan bagi mereka yang tidak memiliki status kependudukan dan terancam dideportasi.
Badan Layanan Imigrasi Jepang mengatakan 212 anak di bawah umur yang berkebangsaan asing akan mendapat izin khusus untuk menetap di Jepang. Ratusan anak itu akan diberikan berbagai visa.
"Di antara 212 anak di bawah umur, 155 menerima visa pelajar, 29 diberikan visa kegiatan tertentu, dan 23 menerima visa penduduk jangka panjang," kata badan itu, dikutip Kyodo News, Jumat (27/9/2024).
Izin khusus untuk tinggal di Jepang ini dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman saat itu, Ken Saito, pada Agustus 2023. Dari putusan itu disebutkan bahwa pemegang izin khusus itu adalah anak di bawah umur 18 tahun yang lahir dan bersekolah di Jepang.
Keputusan ini juga berlaku untuk 183 anggota keluarga mereka yang tidak memiliki catatan kriminal. Badan Layanan Imigrasi mengatakan dapat membuat pengakuan luar biasa dalam kasus-kasus mendatang.
Pada tanggal 10 Juni, ketika Undang-Undang Kontrol Imigrasi dan Pengakuan Pengungsi yang direvisi mulai berlaku, ada 263 anak yang tidak memiliki visa dan menghadapi risiko dideportasi.
Undang-undang yang direvisi memungkinkan individu untuk mengajukan izin khusus, padahal sebelumnya hanya mungkin dilakukan setelah proses deportasi dimulai.
"Dari anak-anak yang tidak menerima izin khusus, 11 kembali ke negara asal atas kemauan mereka sendiri, sementara 40 tidak diberikan izin karena beberapa faktor, termasuk orang tua mereka yang masuk ke Jepang secara ilegal dan belum mencapai usia sekolah," kata badan tersebut.
Mengenai warga negara Myanmar yang mengubah status kependudukan mereka, badan tersebut menekankan akan memperketat proses peninjauan untuk izin khusus tersebut mulai Oktober.
Jepang telah mengizinkan peralihan tersebut sebagai tindakan darurat setelah kudeta militer di Myanmar pada tahun 2021, tetapi memutuskan perubahan kebijakan tersebut menyusul lonjakan baru-baru ini dalam jumlah orang yang mengakhiri program pelatihan di tengah jalan.
Badan tersebut mengatakan jumlah pemegang visa magang teknis dari Myanmar yang menghilang dari tempat kerja mereka meningkat menjadi 1.765 pada tahun 2023, naik sekitar 1.100 dari tahun sebelumnya, dengan 1.739 dari mereka kemudian beralih ke visa kegiatan yang ditentukan.