Sudah Tak Layak Dihuni, Sekjen DPR Sebut Rumah Dinas Banyak Tikusnya

ERA.id - Anggota DPR mulai periode 2024-2029 bakal mendapatkan tunjangan perumahan sebagai ganti rumah dinas. Nantinya, rumah yang berada di kompleks Rumah Jabatan Anggota (RJA) Kalibata, Jakarta tak lagi digunakan karena dinilai sudah tak layak huni.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar mengungkapkan, banyak mendapat keluhan dari anggota dewan yang menempati rumah dinas. Mulai dari hama tikus dan rayap, atap bocor, sampai banjir. Keluhan itu disampaikan melalui aplikasi Perumahan Jabatan Anggota Kalibata (PERJAKA).

"Keluhan yang utama sebenarnya di samping bocoran dan kerusakan plumbing dan juga saluran, macetnya saluran gitu ya. Hal lain lagi tambahan mungkin ini juga yang sulit diselesaikan yaitu masalah banyaknya tikus dan yang paling parah adalah berkaitan dengan rayap," kata Indra di Kompleks RJA Kalibata, Jakarta, Senin (7/10/2024).

Dia mengatakan, meskipun rumah berpenghuni namun hama tikus tetap banyak. Penyebabnya karena perumahan tersebut berada di dekat kali yang kerap meluap saat musim hujan.

Pihaknya juga sudah kerap menyeprotkan pestisida untuk membunuh tikus-tikus. Tetapi tidak pernah benar-benar hilang.

"Meskipun rumah ditempati, tikusnya di atas banyak. Jadi bukan karena enggak ditempati. Karena memang di sini lingkungan ada sampah, ada kali, kita sudah semprot anti tikus itu banyak lagi," kata Indra.

Hama rayap juga menjadi perosalan tersendiri. Indra mengatakan, kompleks RJA dulunya banyak ditumbuhi pohon karet.

"Setiap tahun kami beberapa kali melakukan suntik anti rayap, tapi mungkin rayapnya di sini lebih kuat dari anggota DPR," katanya.

Dia mengatakan, meskipun penampakan rumah dinas DPR jika dilihat dari luar memang masih sangat bagus. Namun, menurutnya, banyak masalah yang dialami anggota DPR saat menempati rumah dinas.

Indra juga menyebut perbaikan rumah per unit bisa mencapai Rp25 juta. Namun, dana perbaikan hanya bisa diajukan atas permintaan anggota dan nilai itu tidak bisa memperbaiki keseluruhan masalah.

"Indeksnya selama ini per rumah sekitar Rp25 juta tapi kan itu subsidi silang, ada yang parah sekali, ada yang enggak parah segala macam, jadi kalau indeks 25 juta per bulan cm sekitar 1,5 sampai 2 juta per bulan, emang kalau kerusakan parah enggak akan cukup untuk perbaikan bocoran, kayak tadi, berat," ujar dia.