Soal Dugaan Pengerahan Aparat di Pilgub Jateng, Gerindra: Buktikan!
ERA.id - Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad merespons soal dugaan pengerahan aparat di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah (Jateng) 2024. Menurutnya, tudingan itu perlu dibuktikan.
"Saya pikir apa yang disampaikan tadi dan juga kemudian ada di beberapa media, mungkin akan bisa dibuktikan," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/11/2024).
Dia meminta pihak-pihak yang menduga adanya kecurangan untuk melaporkannya kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
Jika sudah diproses, maka dugaan soal adanya pengerahan aparat dapat dibuktikan benar atau tidaknya.
"Laporan ke Bawaslu, ke Gakkumdu nanti kita akan lihat bagaimana prosesnya," kata Dasco.
Sebagai informasi, pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) Jawa Tengah, Ahmad Luthfi-Taj Yasin unggul telak versi hitung cepat dari sejumlah lembaga survei, dibandingkan rivalnya yaitu Andika Perkasa-Hendrar Prihadi alias Hendi.
Adapun Luthfi-Yasin diusung oleh Gerindra dan KIM Plus. Sedangkan Andika-Hendi hanya diusung PDI Perjuangan.
Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri merespons hasil Pilkada 2024, khususnya di Jawa Tengah. Menurutnya, 'kandang banteng' tak terkalahkan asalkan pesta demokrasi berjalan adil dan jujur.
"Saya melihat energi pergerakan rakyat, simpatisan dan kader yang militan dan seharusnya tidak akan terkalahkan jika pilkada dilaukan secara fair, jujur, dan berkeadilan," kata Megawati dikutip dari keternagan video, Kamis (28/11).
Dia menegaskan, Jawa Tengah bukan sekedar 'kandang banteng', melainkan tempat lahirnya nasionalisme dan patriotisme. Hal itu berdasarkan pengalaman pribadinya.
"Saya mengenal baik Jawa Tengah dengan baik. Saya terpilih sebagai anggota DPR RI tiga kali, Jawa Tengah bukan hanya "kandang banteng", namun menjadi tempat persemaian nasionalisme dan patriotisme," ujar Megawati.
Namun, hasil Pilkada 2024 di Jawa Tengah sedang memperlihatkan bagaimana kekuasaan bisa membolilisasi segala hal. Sehingga menciptakan pembungkaman.
"Apa yang terjadi saat ini sudah di luat batas-batas kepatutan, etika, moral, dan hati nurani," tegas Megawati.