Cara KPU Jaga Martabat Capres-Cawapres dalam Debat
"Kami tidak ingin ada paslon yang istilahnya dipermalukan atau diserang karena persoalan-persoalan atau pertanyaan-pertanyaan yang sangat-sangat teknis, tidak substantif," tutur Arief di Kanto KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (7/1/2019).
Selain itu, Arief juga menginginkan agar martabat paslon tetap terjaga dari pertanyaan-pertanyaan jebakan yang tujuannya hanya untuk menjatuhkan.
"Padahal, debat itu kan salah satu metode kampanye. tujuan utama kampanye adalah menyampaikan visi-misi program kepada masyarakat sehingga masyarakat tahu paham dan menggunakan referensi itu sebagai cara dia untuk menentukan pilihannya," jelas dia.
Dalam rapat yang dihadiri kedua tim kampanye paslon sebelumnya pun telah menyepakati keputusan penyerahan soal dari KPU ke paslon sebelum debat dimulai.
Direktur Program TKN Jokowi-Ma'ruf Aria Bima mengaku setuju hal tersebut. Lanjut dia, penyerahan soal debat juga akan menepis prasangka buruk publik bahwa akan ada paslon yang mendapat bocoran dan tidak mendapat bocoran.
"Pengalaman saya menjadi timses sebelumnya, selalu muncul hal yang menyangkut isu pertanyaan bocor. sekalian aja diberikan itu lebih terbuka. Saya kira dengan dibuka pertanyaan dari kandidat saya mengapresiasi enggak ada lagi yang merasa tidak mendapatkan bocoran," ungkap Aria.
Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga, Priyo Budi Santoso pun akhirnya mendukung keputusan KPU. Padahal, sebelumnya beberapa tim koalisi mereka menolak untuk mendapatkan kisi-kisi soal debat itu.
"Kami simpulkan ide KPU itu layak untuk kami dukung. Jadi ini bukan Karena pak Arief cenderung geleng ke kanan atau ke kiri. Itu rembukan kita bersama," sebut Priyo.
"Yang penting adalah jaminan bahwa debat capres-cawapres dipastikan kedua paslon bsia menjelaskan dan terekplorasi gagasan-gagasan besar terhadap republik," tambahnya.