Demi Batasi Pelajar Internasional, Australia Akan Adopsi Solusi Hukum

ERA.id - Pemerintah federal Australia akan mengadopsi solusi hukum untuk membatasi jumlah pelajar internasional. Batasan tersebut akan mencakup 80 persen yang ingin diterapkan oleh pemerintah federal di sektor pendidikan.

Menurut laporan ABC News, solusi hukum itu akan melibatkan pejabat imigrasi untuk memberikan prioritas tinggi pada permohonan visa pelajar hingga ambang batas untuk penyedia pendidikan dipenuhi oleh pemerintah. Setelah itu, pemrosesan visa akan turun ke tingkat prioritas standar.

"Batasan tersebut mencapai 80 persen dari batasan yang ingin diterapkan oleh pemerintah federal pada penyedia layanan pendidikan, meskipun pemerintah mengatakan bahwa ambang batas tersebut tidak dimaksudkan untuk dianggap sebagai batasan atau pembatasan terhadap jumlah total visa yang diberikan kepada penyedia layanan," demikian laporan tersebut menyebutkan.

Sebelum rencana ini akan diterapkan, pihak oposisi dari Koalisi dan Partai Hijau sempat menolak rancangan undang-undang yang diajukan oleh Partai Buruh. RUU itu memberikan wewenang kepada Menteri Pendidikan untuk membatasi jumlah pelajar internasional.

Diketahui pendidikan internasional adalah salah satu industri ekspor terbesar di Australia, Namun jajak pendapat menunjukkan bahwa para pemilih khawatir dengan masuknya besar-besaran pelajar dan pekerja asing yang memberikan tekanan berlebihan pada pasar perumahan.

Australia meningkatkan jumlah migrasi tahunannya pada tahun 2022 untuk membantu dunia usaha merekrut staf guna mengisi kekurangan tenaga kerja setelah pandemi COVID-19. Sejak saat itu, pemerintah mengharuskan adanya kontrol perbatasan yang ketat, dan melarang pelajar serta pekerja asing keluar selama hampir dua tahun.

"Arahan baru ini menggantikan arahan sebelumnya yang memaksa pejabat imigrasi untuk memprioritaskan lamaran mahasiswa asing dengan tawaran dari institusi yang dianggap berisiko rendah, yang telah dikritik oleh universitas-universitas regional," kata ABC News.

Menurut ABC News, jumlah visa pendidikan tinggi yang diberikan pada tahun anggaran 2023 hingga 2024 berkurang sekitar 60.000 dibandingkan tahun anggaran sebelumnya.