Kabinet Thailand Setuju Potong Pajak dan Naikkan UMP, Berlaku Januari 2025
ERA.id - Kabinet Thailand menyetujui kenaikan upah minimum dan keringanan pajak yang akan berlaku mulai Januari 2025.
Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra mengatakan kenaikan upah minimum baru akan berlaku mulai Januari tahun depan. Hal ini juga beriringan dengan keringanan pajak dan skema bantuan pemerintah tahap kedua.
Paetongtarn berharap dengan kenaikan upah minimum dan keringanan pajak ini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi lebih dari tiga persen tahun depan.
Pemerintah mengatakan ingin menaikkan upah minimum harian menjadi 400 baht (Rp189 ribu) secara nasional untuk membantu menggerakkan perekonomian.
Namun, komite pengupahan memutuskan untuk menaikkan upah minimum sebesar 2,9 persen menjadi antara 337 baht dan 400 baht (Rp160 ribu - Rp189 ribu), yang bervariasi di setiap wilayah mulai 1 Januari 2025.
"Batas atas kisaran tersebut hanya berlaku untuk provinsi Phuket, Chachoengsao, Chon Buri dan Rayong, serta pulau liburan Samui," demikian laporan Reuters, dikutip Selasa (24/12/2024).
Selain itu, Paetongtarn mengatakan pemerintah juga menyetujui keringanan pajak untuk meningkatkan konsumsi. Namun ia tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai keringanan pajak tersebut.
Di sisi lain, Wakil Menteri Keuangan Julapun Amornvivat mengatakan pemerintah akan menawarkan pengurangan pajak hingga 50.000 baht (Rp23 juta) berdasarkan pengeluaran yang terbukti, tetapi tidak termasuk perjalanan domestik.
"Keringanan pajak akan diberlakukan antara 16 Januari dan 28 Februari," ujar Julapun.
Terkait skema bantuan, Perdana menteri mengatakan kabinet telah menyetujui tahap kedua skema bantuan senilai 40 miliar baht (Rp18 triliun) untuk empat juta warga lanjut usia yang akan menerima pembayaran pada bulan Januari.
Tahap pertama dari skema senilai Rp18 triliun ini diluncurkan pada bulan September, dengan sekitar 14,5 juta orang sejauh ini telah menerima pembayaran masing-masing sebesar 10.000 baht (Rp4,7 juta).
Lebih lanjut, pemerintah berencana untuk mendistribusikan bantuan tersebut kepada sekitar 45 juta orang secara keseluruhan.