Jadi Ketua BNPB, Doni Diingatkan Jangan Tidur Terlalu Nyenyak
Dalam sambutannya, Willem mengingatkan kepada Doni, dalam melaksanakan pekerjaannya, pejabat dan staf BNPB tidak mengenal lelah, serta tidak mengenal hari dan waktu. Mengingat, kata Willem, bencana bisa terjadi kapanpun dan masa waktu penanggulangan bencana oleh BNPB tidak dapat diprediksi.
"Saya memberikan penghargaan yang sangat tinggi kepada prajurit BNPB, karena ini sekarang yang mimpin masih tentara. Oleh karena itu, Jenderal Doni, kalender di BNPB tidak ada tanggal merah itu artinya, satu tahun 365 hari tidak boleh tidur nyenyak," jelas Willem, Rabu (9/1/2018).
Willem akui telah lama mengenal Doni. Ia bilang, Mantan Danjen Daspampampres tersebut adalah perwira yang andal dilihat dari track record pekerjaannya di manapin bertugas.
"Di latar belakang pendidikan dan penugasan yang luas saya yakin dan percaya di bawah kepemimpinan Jenderal Doni, BNPB bisa semakin maju dalam memberikan pelayanan terbaik. selamat bertugas, mengemban amanah, welcome to the club," ucap Willem.
Sebelum meninggalkan kantor yang pernah ia pimpin, Willem menitipkan dua pesan kepada badan penanggulangan bencana setingkat kementerian tersebut. Ia meminta kepada seluruh prajurit BNPB meningkatkan kinerjanya dan mendukung penuh kepada Doni sebagai kepala BNPB yang baru.
"Sehingga, BNPB semakin handal dalam memberikan pelayanan terbaik bagi bangsa. Kedua, jangan pernah lelah dan bosan dalam mewujudkan bangsa sebagai bangsa yang tangguh mengahadapi bencana," kata dia.
Tadi pagi, Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla melantik Letjen TNI Doni Monardo sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulan Bencana (BNPB) di Istana Negara Jakarta, Rabu.
Pelantikan Sekjen Dewan Ketahanan Nasional itu menjadi Kepala BNPB dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2019 tentang Pengangkatan Kepala BNPB.
Surat Keputusan Presiden yang mulai berlaku sejak ditetapkan oleh Presiden pada 9 Januari 2019 itu mengangkat Letjen TNI Doni Monardo sebagai Kepala BNPB dengan diberikan hak keuangan dan administrasi setingkat menteri.