Balas Effendi Soal Bantuan untuk Hasto, PDIP Minta KPK Periksa Jokowi Terkait Dugaan Perintangan Penyidikan

ERA.id - Juru Bicara (Jubir) PDI Perjuangan Guntur Romli meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Effendi Simbolon terkait dugaan perintangan penyidikan. Sebab terbukti melakukan intervensi.

Hal tersebut balasan atas pernyataan Effendi yang menyebut bahwa Jokowi selama ini membantu Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto dari kerjaran KPK, terkait kasus dugaan suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR periode 2019 Harun Masiku.

"KPK juga harus memeriksa Jokowi dan Effendi Simbolon terkait dugaan obstruction of justice yang mengindikasikan pernyataan Effendi Simbolon itu Jokowi membantu merintangi penyidikan kasus HM (Harun Masiku)," kata Romli kepada wartawan, Kamis (9/1/2025).

Sebab menurutnya, ucapan Effendi terkait bantuan Jokowi untuk Hasto di kasus Harun Masiku justru membenarkan asumsi publik bahwa saat masih menjabat sebagai kepala negara melakukan intervensi.

"Kalau maksud ucapan Effendi Simbolon 'Jokowi membantu Mas Hasto dalam kasus Harun Masiku', artinya ucapan Effendi Simbolon membenarkan asumsi publik kalau Jokowi bisa mengintervensi KPK, berarti benar kalau KPK jadi alat Jokowi selama ini," ucapnya.

Terlepas dari pernyataan Effendi, menurut Romli, Hasto tak pernah merasa dibantu oleh Jokowi terkait kasus Harun Masiku.

Jika dari awal bantuan itu ada, maka seharunya kasus tersebut sudah dikubur sejak awal.

"Justru yang dirasakan malah kasus HM ada kekuatan 'tangan-tangan kekuasaan' yang memakai kasus ini untuk menyerang sekjen dan PDI Perjuangan. Siapa yang bisa menggerakan KPK? Kalau benar kata Effendi Simbolon, maka tentu Jokowi," kata Romli.

Diberitakan sebelumnya, Mantan politisi PDI Perjuangan Effendi Simbolon membantah tudingan politisasi hukum di balik penetapan tersangka Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebaliknya, dia mengungkapkan, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) banyak membantu Hasto dari kejaran komisi antirasuah.

"Enggak lah (politisasi hukum), setahu saya justru Pak Jokowi bantu dia, setahu saya selama ini," kata Effendi di Kantor Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Rabu (8/1).

Dia mengungkapkan, bantuan yang diberikan Jokowi kepada Hasto terkait kasus dugaan suap PAW anggota DPR Harun Masiku sangat terlihat jelas.

Hal itu dibuktikan dengan sikap pimpinan KPK periode 2019-2024 yang tak pernah mengusik Hasto. Penetapan tersangka ini baru dilakukan oleh pimpin KPK periode baru.

"Buktiknya kan sampai dengan periode pimpinan KPK yang lama kan tidak ada diutak atik itu. Ini kan baru periode yang baru ini," kata Effendi.