Mendagri: Kepala Daerah Bertanggungjawab ke Rakyat, Bukan Partai
ERA.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan, setiap kepala daerah harus bertanggung jawab dengan rakyat yang memilihnya, bukan partai politik pengusung. Oleh karena itu, pemerintah menggelar retret pembekalan kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah pada 21-28 Februari 2025.
"Kan ini bermanfaat bukan hanya untuk satu partai, dua partai, tiga partai. Untuk semua kepala daerah. Bukan posisinya partainya, tapi posisi kepala daerahnya ya. Karena kepala daerah kan dia dipilih oleh rakyat, dan dia harus pertanggungjawabkan kepada rakyat kembali," kata Tito saat konferensi pers retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (22/2/2025).
Dia mengatakan, partai politik hanyalah kendaraan bagi calon kepala daerah dalam proses pemilihan. Namun, ketika sudah terpilih, maka tanggung jawabnya hanya kepada rakyat yang memilih.
"Ketika dia terpilih, dia tanggung jawabnya lagi nomor satu bukan kepada partainya, tapi nomor satu dia tanggung jawabnya kepada rakyat yang memili dia. Nah silahkan rakyat nanti menilai," kata Tito.
Menurutnya, kepala daerah yang tak mengikuti retret akan merugi. Sebab, forum pembekalan ini seharusnya menjadi momen antar kepala daerah saling mengenal dan membangun kebersamaan.
Harapannya, antara gubernur, bupati, dan wali kota di tiap-tiap provinsi bisa berkomunikasi lebih intens.
"Kehilangan momentum itu, yang nanti ya setelah itu mereka harus cari sendiri jalur mungkin untuk kenal, atau mungkin kita carikan alternatif lain dengan membuat momentum dengan cara zoom meeting. Tapi Zoom meeting itu gak keluar chemistry-nya," kata Tito.
"Kalau di sini mereka keluar chemistry. Ketahuan siapa, sampai ke personal siapa yang hobinya makan anu, siapa yang hobinya ngorok. Ketahuan satu-satu," pungkasnya.
