Jokowi Tawarkan Optimisme, Prabowo Jamin Hidup Penegak Hukum
Debat Capres perdana akhirnya sudah mulai. Diawali dengan pemaparan visi-misi dari kedua pasangan. Pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin mendapat kesempatan pertama menyampaikan visi misinya.
Dalam lima tahun ke depan, Jokowi-Ma'ruf menawarkan semangat optimisme demi masa depan Indonesia yang berkeadilan supaya semakin maju dalam kehidupan demokrasi. Indikator semakin demokratis sebuah negara adalah penegakan Hukum dan HAM yang makin baik.
"Bukan hanya hak sipil dan politik, tapi pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya," lanjut Jokowi di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019).
Jokowi mengakui bukan hal mudah untuk menyelesaikan berbagai pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Pembuktian yang sulit dan masalah waktu yang sudah berlangsung lama, jadi penghalang. Padahal, kasus ini harusnya sudah selesai ketika peristiwa ini terjadi.
"Tapi kami tetap berkomitmen menyelesaikan.. dan negara harus didukung dengan sistem yang adil," lanjut Jokowi.
Pasangan Jokowi-Ma'ruf di debat pilpres perdana (Mahesa/era.id)
Sedangkan Prabowo bilang kalau Indonesia harus bisa untuk swasembada pangan, bahan bakar dan air bersih. Termasuk juga lembaga penegak hukum yang kuat. Termasuk di dalamnya kualitas hakim, jaksa dan polisi yang tak boleh diragukan integritasnya.
Prabowo bilang, mereka akan menjamin kualitas hidup seluruh pengambil keputusan supaya tak mudah digoda korupsi. Buat Prabowo, bukan hal sulit untuk melakukan tindakan represif mengatasi persoalan koruptif, namun mereka menilai kalau muara dari segala masalah justru ada pada sumber daya.
"Ini strategi kami," kata Prabowo.
Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga di debat pilpres perdana (Mahesa/era.id)
Kami coba mengecek data, apakah benar jaminan kehidupan bisa menghalau perilaku koruptif. Firma Sulistyowati dalam Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia yang berjudul "Pengaruh Kepuasan Gaji Dan Kultur Organisasi Terhadap Persepsi Aparatur Pemerintah Daerah Tentang Tindak Korupsi" (2007) mengungkapkan kepuasan gaji secara parsial tidak memengaruhi persepsi pegawai terhadap korupsi.
"Hubungan antara kepuasan gaji dengan persepsi tentang tidak korupsi menunjukkan hubungan yang tidak serah atau negatif," tulis Firma.
Persepsi dalam hal ini adalah cara bagaiaman seseorang melihat dan menaksirkan suatu kejadian. Seseorang akan melakukan tindakan sesuai persepsinya. Sehingga persepsi memengaruhi perilaku seseorang.
Penelitian yang menggunakan metode studi kasus ini mengambil sampel di Provinsi DIY, khususnya di 8 instansi yakni Dinas Kimpraswil, Dinas Pendidikan, Dinas kesehatan dan dinas lainnya.