Elite PDIP Minta Parpol Berbenah, Jangan Cuma Andalkan Dana dari APBN
ERA.id - Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengapresiasi usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dana parpol (banpol) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, partai-partai politik perlu membenahi diri.
Dia lantas mencontohkan PDIP yang sudah mengantongi sertifikat International Organization for Standardization (ISO) selama empat tahun berturut-turut. Langkah ini bisa ditiru partai lain.
"Saya mengapresiasi apa yang disampaikan oleh KPK, namun parpol juga harus berbenah. Kami mulanya di PDIP, kalau soal keuangan, kami sudah dapat ISO empat tahun berturut-turut, karena kami jaga betul dari DPP, DPD, sampai di DPC," kata Said di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/5/2025).
Lebih lanjut, dia mengatakan, ini merupakan kedua kalinya KPK mengusulkan dana parpol dari APBN. Dia sepakat bahwa ide itu mencegah tindak pidana korupsi.
"Betul, setuju. Memang harus begitu kan, harus untuk, qpa sih dana banpol ditambah kalau dari sisi behavior tidak berubah," kata Said.
"Kan ada yang mau disasar, ada target, oleh karenanya memang menjadi tantangan tersendiri bagi setiap parpol untuk segera berbenah," sambungnya.
Namun, dia juga mewanti-wanti agar usulan dari KPK tidak perlu tergesa-gesa diterapkan. Terlebih di tengah kondisi APBN saat ini.
"Penerapan jangan buru-buru di internal DPR juga perlu pengkajian yang lebih dalam, ketika kita sudah agak longgar, fiskal kita sudah pada titik tertentu memungkinkan, barulah," ujar ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR itu.
Sebelumnya, KPK mengaku tengah mengkaji soal pembiayaan politik yang diduga menjadi faktor utama terjadinya tindak pidana korupsi sebagai upaya pencegahan.
Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menanggapi pernyataan Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, yang mengatakan bahwa sistem politik saat ini membuka peluang bagi terjadinya korupsi oleh politikus.
Menurutnya, kajian tersebut kini berada dalam tahap diskusi bersama partai politik peserta pemilu untuk mencari solusi atas berbagai permasalahan, hambatan, dan tantangan terkait pembiayaan politik.
“Adapun lingkup diskusi yang dilakukan, pertama tentu terkait dengan penyebab utama tingginya biaya pemilu,” ujar Budi di Gedung Merah Putih, Kuningan Persada, Jakarta.