Alasan Trump Minta Calon Mahasiswa Asing Tidak Kunci Akun Media Sosial
ERA.id - Departemen Luar Negeri AS kembali mengeluarkan kebijakan baru untuk mahasiswa asing yang akan menempuh pendidikan. Para mahasiswa akan diperiksa akun media sosialnya sesuai dengan perintah pemerintahan Presiden AS Donald Trump.
Dalam pedoman baru yang diresmikan departemen luar negeri, mahasiswa asing akan diminta untuk membuka profil media sosial mereka. Hal ini bertujuan untuk pengecekan lebih lanjut sebelum menerima visa pendidikan dan pertukaran.
"Petugas konsuler AS diharuskan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap semua pelamar pelajar dan pengunjung pertukaran untuk mengidentifikasi mereka yang memiliki sikap memusuhi terhadap warga negara, budaya, pemerintah, lembaga, atau prinsip dasar kita," demikian bunyi perintah baru itu, dikutip AFP, Kamis (19/6/2025).
Bukan hanya itu saja, para diplomat AS juga diberi izin untuk menandai setiap advokasi, bantuan atau dukungan untuk teroris asing serta ancaman lain terhadap keamanan nasional AS. Mereka juga akan dipantau terkait unggahan dukungan untuk pelecehan atau kekerasan antisemit yang melanggar hukum.
Pemeriksaan untuk aktivitas "antisemit" tersebut sesuai dengan pedoman serupa yang diberikan di Layanan Kewarganegaraan dan Imigrasi AS di bawah Departemen Keamanan Dalam Negeri. Hal ini pun telah dikritik sebagai upaya untuk menindak tegas penentangan terhadap pelaksanaan perang Israel di Gaza.
"Misalnya, selama pencarian keberadaan online, Anda mungkin menemukan di media sosial bahwa seorang pemohon mendukung Hamas atau kegiatannya," kata pedoman tersebut, sambil menambahkan bahwa itu mungkin menjadi alasan untuk tidak memenuhi syarat.
Terkait pedoman baru ini, Departemen Luar Negeri menyasar kepada para pelajar dan pelamar visa lainnya dalam kategori F, M, dan J, yang merujuk pada pendidikan akademik dan kejuruan, serta pertukaran budaya.
Pemerintah Trump menghentikan penerbitan visa pendidikan baru akhir bulan lalu karena sedang mempertimbangkan strategi pemeriksaan media sosial baru.
Pemerintah AS juga telah menargetkan pelajar China untuk pemeriksaan khusus di tengah negosiasi yang menegangkan mengenai tarif dan pasokan logam dan mineral tanah jarang ke Amerika Serikat.
"Untuk memfasilitasi pemeriksaan ini, semua pemohon visa non-imigran F, M, dan J akan diminta untuk menyesuaikan pengaturan privasi di semua profil media sosial mereka menjadi ‘publik’,"kata pejabat tersebut di departemen luar negeri AS.
Surat bertanggal 18 Juni, juga memberi wewenang kepada petugas konsuler untuk meminta para pelamar untuk mempublikasikan semua akun media sosial mereka. Apabila mereka menolak, maka hal ini bisa ditafsirkan sebagai upaya menyembunyikan aktivitas tertentu.
"Ingatkan pelamar bahwa akses terbatas ke kehadiran daring dapat ditafsirkan sebagai upaya untuk menghindari atau menyembunyikan aktivitas tertentu," kata surat bertanggal tersebut.
Langkah tersebut mengikuti langkah-langkah pemeriksaan yang ditingkatkan oleh pemerintah bulan lalu untuk para pelamar visa yang ingin bepergian ke Universitas Harvard untuk tujuan apa pun.
"Proses pemeriksaan baru harus mencakup peninjauan seluruh keberadaan online pemohon dan bukan hanya aktivitas media sosial," tegasnya.
Selama pemeriksaan, arahan tersebut meminta petugas untuk mencari informasi yang berpotensi merendahkan tentang pemohon.
Diketahui Marco Rubio, diplomat utama Trump dan penasihat keamanan nasional, mengatakan dia telah mencabut visa ratusan, mungkin ribuan orang, termasuk mahasiswa, karena mereka terlibat dalam kegiatan yang menurutnya bertentangan dengan prioritas kebijakan luar negeri AS.