Jadi Polemik, Komisi X DPR Minta Fadli Zon Hentikan Penulisan Ulang Sejarah Indonesia
ERA.id - Anggota Komisi X DPR kompak meminta Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menghentikan proyek penulisan ulang sejarah Indonesia. Hal itu disampaikan saat rapat kerja pada Rabu (2/7/2025).
Anggota Komisi X DPR Syarief Muhammad mengatakan, proyek penulisan ulang sejarah Indonesia perlu ditunda. Sebab, penyusunannya terkesan tertutup, bahkan DPR sulit untuk mendapatkan informasi terkait proyek tersebut.
"Daripada kontroversi terus berkelanjutan, kami dari Fraksi PKB, mohon penulisan sejarah ini untuk ditunda. Ya jelas untuk ditunda karena terkesan sangat tertutup," kata Syarief.
Selain itu, proyek penulisan ulang sejarah Indonesia dinilai terlalu terburu-buru. Terlebih, hingga saat ini belum ada sosialisasi dari pihak pemerintah terkait proyek itu.
"Kemudian yang berikutnya, setelah saya ngobrol-ngobrol dengan beberapa orang, tujuh bulan itu waktu yang sangat singkat, terlalu singkat untuk penulisan sebuah sejarah yang utuh, apalagi mungkin ada kata-kata resmi," ujarnya.
Senada, Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Bonnie Tryana juga meminta agar proyek penulisan ulang sejarah Indonesia dihentikan.
Menurutnya, proyek tersebut memuat pengingkaran negara terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Salah satu contohnya mengenai pernyataan Fadli Zon terkait perkosaan massal saat peristiwa kerusuhan Mei 1998.
"Saya khawatir, yang terjadi belakangan ini, yang beredar kemana-mana ini termasuk dalam interpretative denial. Jadi mengakui, pak menteri mengakui, tapi ada semacam takfsiran makna massal yang kemudian menggeser perdebatan kita hari ini menjadi perdebatan semantik," kata Bonnie.
"Bukan kepada isi dari substansi dari persoalan itu sendiri, di mana itu terjadi. Kalau terjadi pasti ada korban dan ada pelaku," sambungnya.
Oleh karena itu, penulisan ulang sejarah Indonesia sebaiknya dihentikan. Hal ini untuk menghindari tuduhan bahwa proyek tersebut dikerjakan oleh pelaku kejahatan.
"Jangan sampai nanti ada tuduhan ini sejarah ditulis berdasarkan perspektif pelaku dari peristiwa perkosaan massal itu. Oleh karena itu, kami dari Fraksi PDI Perjuangan menyatakan meminta protek penulisan sejarah ini stop saja, dihentikan," kata Bonnie.