Tolak Pilkada Dipilih DPRD, PDIP: Masa Hak Bersuara Juga Mau Diambil?

ERA.id - Wacana perubahan sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dianggap seperti senam "Poco-Poco".

Politikus muda PDIP, Muhammad Syaeful Mujab di Jakarta, Minggu kemarin mengatakan, istilah itu turut disampaikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Senam Poco-Poco itu gerakannya maju, mundur, kanan, kiri. Bagi PDI Perjuangan, demokrasi itu harus maju ke depan, bukan dibuat maju-mundur," kata Syaeful saat konferensi pers Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I 2026 PDIP di Beach City International Stadium (BCIS) Ancol.

Dia mengatakan alasan menekan politik uang (money politics) tidak seharusnya dijadikan pembenaran untuk merampas hak kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpinnya secara langsung. Menurut dia, persoalan politik uang adalah tantangan yang harus diselesaikan tanpa harus "mengamputasi" hak pilih masyarakat.

"PDI Perjuangan yakin persoalan politik uang itu tidak harus dengan mengamputasi hak rakyat untuk memilih," katanya.

Sementara politikus muda PDIP lainnya, Seno Bagaskoro menekankan bahwa kedekatan emosional (bonding) antara pemimpin dan rakyat hanya bisa tercipta melalui pemilihan langsung.

Bagi PDIP, pemilu bukan sekadar urusan memenangkan kursi, melainkan bagaimana cara memimpin dan mengelola pemerintahan dengan amanah.

"Masa hak untuk menyuarakan siapa pemimpin yang layak bagi mereka selama lima tahun ke depan juga mau diambil? Buat kami, itu logika yang susah dipahami akal sehat," kata dia.

Sebelumnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menggelar Rakernas pada 10-12 Januari 2026. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan rakernas ini bukan sekadar agenda rutin tahunan namun menegaskan konsolidasi PDIP sebagai partai penyeimbang dalam kerja nyata di tengah rakyat.