Kapolri Ogah di Bawah Kementerian, Pemuda Katolik: Sepakat, Berisiko Buka Ruang Intervensi Politik

ERA.id - Pemuda Katolik mengapresiasi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menolak usulan penempatan Polri di bawah kementerian.

Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Katolik, Stefanus Gusma mengatakan penempatan Korps Bhayangkara di bawah kementerian berpotensi menimbulkan masalah baru dalam sistem komando dan pengambilan keputusan.

Menurutnya garis komando langsung antara Presiden dengan Kapolri merupakan bagian penting dari prinsip netralitas dan independensi Polri.

"Jika Polri ditempatkan di bawah kementerian, maka rantai komando antara Presiden dan Polri akan menjadi lebih panjang dan berpotensi tidak efektif. Ini dapat menghambat kecepatan pengambilan keputusan, terutama dalam situasi krisis yang membutuhkan respons cepat," kata Stefanus Gusma kepada wartawan, Senin (26/2/2026).

Dia menyebut fokus utama yang lebih mendesak saat ini adalah memperkuat dan meningkatkan kinerja Polri kepada masyarakat. Perubahan struktur tanpa pembenahan kinerja dinilai tidak akan menyentuh akar persoalan.

Gusma mengingatkan Polri memiliki fungsi strategis dalam menjaga keamanan nasional, penegakan hukum, dan stabilitas politik. Makanya Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden agar tidak terjebak dalam tarik-menarik kepentingan sektoral dan elite politik di tingkat kementerian.

"Menempatkan Polri di bawah kementerian juga berisiko membuka ruang intervensi politik yang lebih besar dalam tugas-tugas kepolisian. Ini bisa mengganggu prinsip netralitas aparat penegak hukum," jelasnya.

Pimpinan pengurus Pemuda Katolik ini lalu mengatakan Reformasi Polri bukan soal memindahkan struktur, melainkan memastikan Polri semakin profesional, dipercaya publik, dan benar-benar hadir melayani masyarakat.