Nelayan di Pati Tak Mungkin Melaut dengan Harga Solar yang Tinggi
ERA.id - Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah, memastikan nelayan benar-benar tak bisa melaut dengan kenyataan harga solar non subsidi yang terlalu tinggi.
Kebijakan negara tersebut sudah pasti memberatkan dan mengancam keberlangsungan aktivitas penangkapan ikan di laut.
"Pemkab menyadari harga BBM saat ini sangat memberatkan bagi nelayan. Dengan harga sekarang, kami sudah hitung, nelayan tidak mungkin bisa melaut," ujar Pelaksana tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, Senin (4/5/2026).
Risma bilang pernah menghadap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk memperjuangkan agar nelayan, khususnya di Kabupaten Pati, dapat memperoleh harga BBM subsidi yang lebih layak.
Jika aspirasi nelayan tidak segera ditindaklanjuti pemerintah pusat, Pemda Pati bersama DPRD setempat siap berjuang lebih jauh lagi.
"Kalau aspirasi ini belum ditanggapi, kami akan ikut bersama nelayan untuk menyampaikan langsung ke pemerintah pusat," ujarnya.
Risma juga menekankan bahwa persoalan BBM tidak hanya berdampak pada pemilik kapal, tetapi juga para anak buah kapal (ABK) yang menggunakan sistem bagi hasil. Kenaikan harga solar berdampak langsung pada pendapatan mereka.
Sementara itu, Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi Damai Nelayan Perikanan Tangkap Pati, Muhammad Agung menuntut agar harga BBM non subsidi diturunkan menjadi Rp13.600 per liter.
Ia mengungkapkan saat ini harga BBM industri untuk nelayan mencapai Rp30.000 per liter, sehingga banyak kapal tidak dapat beroperasi.
"Dengan harga BBM Rp30.000 per liter, nelayan tidak mungkin melaut. Saat ini kapal dari Juwana yang berangkat hanya sekitar 15 persen," ujarnya.
Sementara jumlah kapal nelayan di Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati berkisar antara 1.500 hingga 1.600 unit. Bahkan, sejumlah kapal yang sebelumnya melaut terpaksa kembali ke darat karena tidak mampu membeli harga BBM.
Agung menambahkan pihaknya tidak mengancam, namun akan terus mengawal tuntutan tersebut hingga ke pemerintah pusat bila belum ada realisasi penurunan harga.
Nelayan juga mengeluhkan margin laba yang semakin menipis akibat tingginya biaya operasional, terutama BBM, sementara harga ikan relatif stabil. Dengan sistem bagi hasil yang diterapkan, kondisi ini membuat nelayan sulit memperoleh keuntungan.