Yang Menarik dalam Kasus Ijazah SMA Gibran, Penuh Drama!

ERA.id - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ingin mengundurkan diri dari jabatannya. Niatan itu disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan yang berlangsung pada Selasa pagi.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang membocorkan inti pertemuan Prabowo dan Gibran selama 2,5 jam. "Beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang," ujar Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Prasetyo juga bilang Prabowo tidak menolak niatan pengunduran diri Wapres Gibran tersebut. Prabowo justru memberikan sejumlah saran kepada Wapres Gibran.

Pada kesempatan itu, tambah Prasetyo, Wapres Gibran juga memohon diberikan kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen-dokumen yang dimilikinya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Gibran klaim disuruh berjuang

Pada momen terpisah, Gibran tak berkomentar soal niat pengunduran dirinya, melainkan mengatakan bahwa Prabowo malah menyarankan dia untuk terus berjuang di pengadilan untuk menyelesaikan isu mengenai ijazahnya.

"Salah satu saran beliau adalah agar saya tetap fight (berjuang) di PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai dengan S1," kata Gibran saat ditemui di Istana Wapres, Jakarta, Selasa sore.

Gibran juga mengatakan akan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung.

Pada intinya, Gibran menghormati seluruh aspirasi, kritik dan saran masyarakat terkait dinamika mengenai surat keterangan ijazahnya.

Ditegur Yusril

Atas ucapan Gibran, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menyatakan putusan Mahkamah Agung terkait surat penyetaraan pendidikan Gibran sudah bersifat final alias tak bisa diganggu gugat.

"Memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu," kata Menko Yusril menjawab pertanyaan wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Yusril menjelaskan putusan tersebut berkaitan dengan perkara kasasi yang diajukan H.M. Subhan dalam sengketa tata usaha negara (TUN) melawan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), yang kini menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA mengabulkan permohonan kasasi Subhan dan membatalkan surat keterangan Kemendikbud yang digunakan untuk penyetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka.

MA juga memerintahkan Kemendikbud, yang kini menjadi Kemendikdasmen, mencabut surat keterangan tersebut. Yusril menjelaskan putusan itu berlaku secara surut atau *ex tunc*, yakni sejak surat tersebut diterbitkan pada Agustus 2019.

"Artinya, batal dan tidak sah itu terhitung sejak dikeluarkan pada Agustus 2019, kalau saya tidak salah," ujarnya.

Menurut Yusril, MA berpendapat tetap berwenang mengadili perkara tersebut meskipun gugatan diajukan setelah melewati batas waktu. Hal itu karena persoalan tersebut dinilai tidak hanya menyangkut kontestan lain dalam pemilihan presiden, tetapi juga kepentingan seluruh bangsa Indonesia.

Pokoknya Yusril menjelaskan Gibran tidak dapat mengajukan banding atas putusan tersebut karena pihak tergugat dalam perkara di MA adalah Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Sementara Gibran bukan merupakan pihak tergugat intervensi dalam perkara tersebut.

"Tampaknya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga tidak akan mengajukan PK dan akan segera mengeksekusi putusan ini dalam waktu dekat setelah diterimanya salinan putusan resmi dari Mahkamah Agung," tuturnya.

Menurut Yusril, bila Kemendikdasmen telah melaksanakan putusan MA, objek gugatan dalam perkara yang sedang berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak lagi ada.

Dalam perkara di PTUN tersebut, Gibran merupakan pihak tergugat intervensi. Yusril mengatakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung tersebut selanjutnya diserahkan kepada Gibran.

DPR ogah terima bola panas

Anggota DPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia tetap memproses pengajuan hak menyatakan pendapat (HMP) di DPR terkait wacana pemakzulan.

“Memang ada yang menganjurkan sebaiknya Pak Gibran mengundurkan diri, tetapi itu kembali ke yang bersangkutan. Di luar itu, proses yang terjadi di DPR kan tidak bisa juga diam,” ujar Doli di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan komunikasi lintas fraksi mengenai penggunaan HMP telah berlangsung sebelum munculnya informasi mengenai niat pengunduran diri Gibran.

Menurut Doli, proses pengajuan HMP di DPR merupakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen pendidikan setara SMA milik Gibran.

Ia menilai parlemen perlu menyikapi kedua putusan lembaga peradilan tersebut karena menyangkut persoalan yang menjadi perhatian publik.

“DPR tidak bisa berdiam diri melihat faktanya ada dua putusan dari Mahkamah tertinggi kita. Publik juga menunggu, setelah putusan MK dan MA, DPR mau buat apa? Nanti kalau DPR tidak menyikapi, rakyat mempertanyakan eksistensi DPR,” katanya.

Doli mengatakan komunikasi lintas fraksi terus berlangsung dengan membuka kesempatan kepada seluruh anggota DPR untuk menggunakan HMP sebagai hak konstitusional setiap legislator.

“Bagi kami yang selama ini sudah berkomunikasi lintas fraksi sekarang mempersilakan kepada 580 anggota DPR yang merasa punya tanggung jawab untuk bisa segera menyelesaikan polemik ini,” ujarnya.

Ia menambahkan pihaknya tidak ingin polemik tersebut berlarut-larut. “Harus kita sudahi karena energi kita masih banyak ditunggu rakyat. Lebih cepat lebih bagus,” katanya.

Doli juga bilang bahwa proses hukum terkait persoalan ijazah SMA Gibran telah final setelah putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

"Kita hanya punya dua institusi peradilan tertinggi, MK dan MA. Dua-duanya sudah mengambil keputusan terkait dengan soal ini. Jadi, menurut saya, proses hukum sudah final," tandasnya.