Kabar Digantikan Ahok Pancing Ma'ruf Bicara
Pernyataan Ma'ruf itu disampaikan dalam konsolidasi dengan para kiai dan ulama di Serang, Banten. Ma'ruf bilang, tak mungkin koalisi Jokowi memperdayanya, apalagi menjadikannya alat untuk meraup suara dalam Pemilu 2019 mendatang.
"Ada juga yang bilang, 'paling Kiai Ma'ruf Amin dijadikan alat.' Gila benar, cuma alat. Memangnya kita ini pacul apa, jadi alat," tutur Ma'ruf dalam konsolidasi tersebut, Selasa (19/2/2019).
Menurut Ma'ruf skenario hoaks yang dilempar sejumlah pihak itu amat tak masuk akal. "Nanti kalau sudah jadi juga diganti sama Ahok. Mmemangnya (pemilihan) RT apa? Itu hoaks seperti itu (kok), masih percaya."
Supaya kalian tahu, isu hoaks soal pergantian Ma'ruf Amin ini banyak beredar di media sosial baik Twitter maupun Facebook. Selain itu, akibat mengangkat isu ini, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin juga telah melaporkan media cetak Indopos ke Dewan Pers.
Artikel ini menampilkan grafis yang menunjukkan Jokowi-Ma'ruf Amin adalah calon sementara dan akan digantikan oleh pasangan BTP dan Hary Tanoesoedibjo.
"Berita ini dan ilustrasi ini merugikan sangat merugikan paslon nomor 01 karena Indopos menggiring opini pemilih publik untuk percaya tentang hal ini, ini luar biasa fitnahnya. Kami dateng ke Dewan Pers untuk memproses hal ini," kata Direktur Hukum dan Advokasi TKN Jokowi-Ma'ruf Amin, Ade Irfan Pulungan usai melapor ke Dewan Pers kala itu.
Sementara, Pemimpin Redaksi Indopos, Juni Armanto angkat bicara soal pelaporan medianya ke Dewan Pers oleh TKN Jokowi-Ma'ruf Amin. Kata Juni, Indopos siap jika nantinya dipanggil oleh Dewan Pers untuk mengklarifikasi berita tersebut.
"Kalau sudah masuk ke dewan pers ya mau tidak mau kita hadapi," kata Juni kepada wartawan saat dihubungi.
Saat itu, menurut keterangan Juni, Indopos justru ingin mengklarifikasi isu yang ternyata ramai di media sosial. Bahkan, dalam proses pengumpulan datanya, reporter yang menuliskan berita tersebut sempat melakukan wawancara terhadap politikus Partai Golkar Ace Hasan Syadzily dan politikus PDIP Eva Kusuma Sundari serta beberapa pengamat.