Cerita Sudirman Said soal Pertemuan Jokowi dan Bos Freeport
Sudirman yang saat ini menjadi Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi mengatakan, pertemuan itu yang menginisiasi terbitnya surat 7 Oktober 2015 yang sempat heboh.
"Surat 7 Oktober 2015. Jadi surat itu seolah-olah saya yang memberikan perpanjangan izin, itu persepsi publik," katanya, dalam diskusi, di Jalan Aditiyawarman, Jakarta Selatan, Rabu (20/2/2019).
Sudirman menjelaskan, sehari sebelum surat tersebut terbit, dia dipanggil Presiden Joko Widodo ke Istana Negara. Tapi, dia tidak diberi tahu agenda pertemuan itu.
"Saya ceritakan kronologi tanggal 6 Oktober 2015 jam 08.00 WIB, saya ditelpon ajudan presiden untuk datang ke Istana. Saya tanya soal apa pak, dijawab tidak tahu. Kira-kira 8.30 WIB saya datang ke Istana. Kemudian duduk 5-10 menit, langsung masuk ke ruangan kerja Pak presiden," tuturnya.
Dia diingatkan salah satu ajudan presiden supaya merahasiakan pertemuan ini. Sebab, pertemuan ini tidak terjadwal pertemuan resmi dan agenda presiden. Bahkan, Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet saat itu, tidak tahu agenda tersebut.
"Sebelum masuk ke ruangan kerja saya dibisikin oleh asisten pribadi. Pak menteri pertemuan ini tidak ada. Kan ada Setneg, Seskab tapi dibilang pertemuan ini tidak ada," katanya.
Kemudian, lanjut Sudirman, sesampainya di ruangan kerja presiden. Dirinya mengaku, kaget melihat ada James R. Moffet yang saat itu adalah bos Freeport McMoran Inc. Dia menerangkan, kehadiran James R Moffet di Indonesia tidak diketahui Freeport Indonesia.
"Tidak panjang lebar presiden (Jokowi) mengatakan. Tolong disiapkan surat seperti apa yang diperlukan. Kira-kira kita ini menjaga kelangsungan investasi nanti dibicarakan setelah pertemuan ini," kata Sudirman, menirukan perintah Jokowi.
Namun, katanya, pertemuan tidak berhenti sampai di situ saja. Setelah di Istana, Sudirman juga bertemu dengan Moffet di suatu tempat membahas draf investasi Freeport di Indonesia. Dia mengaku, menolak draf yang diajukan Moffet.
"Saya bilang ke Moffet bukan begini cara saya kerja. Kalau saya ikuti draf-mu, maka akan ada presiden negara didikte oleh korporasi. Dan saya akan buat draf yang melindungi kepentingan republik," ucapnya.
Surdiman menjelaskan, setelah draf tersebut disepakati oleh Moffet, dia kembali menemui Presiden Jokowi untuk laporan. Draf itu pun langsung ditandatangani Jokowi.
"Saya katakan (ke Presiden) drafnya seperti ini dan saya belum tanda tangan. Bapak dan ibu tahu komentar presiden apa? Presiden mengatakan, lho begini saja sudah mau. Kalau mau lebih kuat yang diberi saja," tutupnya.
Biar kamu tahu, surat itu terdiri atas empat poin. Pertama, Freeport dapat melanjutkan kegiatan operasinya sesuai kontrak karya hingga 30 Desember 2021.
Kedua, pemerintah telah menerima permohonan perpanjangan operasi Freeport melalui surat tertanggal 9 Juli 2015.
Ketiga, pemerintah akan menyelesaikan penataan ulang regulasi bidang mineral dan batubara agar lebih sesuai dengan semangat menarik investasi bidang sumber daya alam di Indonesia.
Keempat, terkait permohonan perpanjangan kontrak, pemerintah dan Freeport telah berdiskusi dan menyepakati seluruh aspek dalam Naskah Kesepakatan Kerjasama yang diteken 25 Juli 2014.