Panwaslu Bandung Tertibkan Atribut Kampanye Ilegal

Bandung, era.id - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Bandung berencana melakukan penertiban alat peraga kampanye (APK) yang melanggar peraturan dan menampilkan materi tidak mendidik. Penertiban serentak itu akan dilakukan di 30 kecamatan dan kelurahan di Kota Bandung.

Menurut Ketua Panwaslu Kota Bandung Zacky Muhammad Zam Zam, surat rencana penertiban APK itu telah dilayangkan kepada seluruh partai politik peserta pemilu.

"Kalau tidak disrespon, maka kita merekomendasikan surat penertiban itu kepada Satpol PP untuk mengeksekusi alat peraga kampanye," kata Zacky di Bandung, Selasa (5/3/2019).

Zacky menjelaskan atribut partai dan pemilu yang dipasang melanggar sejumlah ketentuan dalam PKPU Nomor 23 Tahun 2018. Beberapa pelanggaran yang ditemukan seperti jumlah dan lokasi pemasangan yang dipasang di pohon, tiang listrik, tiang telepon, taman kota, halaman tempat pendidikan, halaman tempat ibadah, fasilitas negara dan ruang publik lainnya. 

Selain melanggar PKPU Nomor 23 Tahun 2018 ujar Zacky, keberadaan APK tersebut melanggar Perda Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) Nomor 11 Tahun 2015. Tindakan serupa akan dilakukan pula terhadap APK yang dipasang di papan reklame digital, billboard serta jembatan penyeberangan orang (JPO).

"Itu berdasarkan surat edaran Bawaslu Nomor 1990 tetapi kemudian ada SK KPU yang membolehkan, tapi merepresentasikan partai politik sebanyak dua billboard besar itu. Apakah nanti dipasangnya di JPO atau di billboardberbayar atau sebagainya. Tapi setelah kita indentifikasi, memang kebanyakan yang mencitrakan diri seorang caleg. Jadi bukan representasi partai politik," ujar Zacky.

APK caleg di kawasan Tebet (Irfan/era.id)

Konsentrasi penertiban APK tidak hanya untuk Pemilu Legislatif ungkap Zacky, melainkan pula ditujukan terhadap APK Pemilu Presiden yang dianggap melanggar aturan. Berdasarkan pemantauan otoritasnya, APK pemilu presiden banyak dipasang di median jalan sehingga membahayakan penggunanya.

Selain itu pemasangan seluruh APK itu tidak didaftarkan ke Dinas Tata Ruang dan Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung. Zacky menegaskan seluruh APK tambahan tersebut ilegal.

"Pada tahap pertama dan kedua saja APK yang sudah kita tertibkan itu lebih dari 8000. Jenisnya ada banner dan spanduk. Himbauan kepada partai politik peserta politik diharapkan sebenarnya yang memasang, yang harus mencabut gitu dan itu diperbolehkan," tutur Zacky

Tag: pelanggaran kampanye pemilu 2019