Survei Indikator: Elektabilitas Jokowi dan Prabowo Terpaut 18 Persen
Hal ini berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia dilakukan 22-29 Maret 2019, melibatkan 1.220 responden melalui wawancara tatap muka dengan margin of error 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
"Elektabilitas Jokowi-Ma'ruf 55,4 persen, Prabowo-Sandiaga 37,4 persen, sedangkan responden belum menentukan pilihan sebesar 7,2 persen," ujar Direktur Ekselutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi di Jakarta, dilansir Antara, Rabu (3/4/2019).
Burhanuddin menyatakan, dari 55,4 persen responden yang memilih Jokowi-Ma'ruf, terdapat angka swing voters atau besar kemungkinan mengubah pilihan sebesar 8,8 persen. Sedangkan dari 37,4 persen responden memilih Prabowo-Sandiaga, terdapat swing voters 8,1 persen. Artinya jika ditotal, jumlah swing voters sebesar 16,9 persen dan undecided voters sebesar 7,2 persen.
"Jumlah swing voters di basis pendukung masing-masing, kurang lebih imbang. Dengan kondisi ini, meski peluang Jokowi menang paling besar, tapi masih belum aman, perubahan besar masih mungkin terjadi," ujar dia.
Menurut Burhanuddin, menjadi penting melihat lebih jauh kemungkinan arah dukungan kelompok swing voters dan undecided voters.
Dia mengungkapkan, berdasarkan analisa terhadap kelompok swing voters dan undecided voters, kedua kelompok itu saat ini berada di tengah-tengah.
Oleh karena itu, kata Burhanuddin, diperkirakan kedua kelompok itu akan terdistribusi relatif merata kepada kedua pasangan.
Indikator Politik Indonesia melakukan prediksi kemana suara swing voters dan undecided voters berlabuh saat pemilihan. Hasilnya, diketahui elektabilitas kedua pasangan capres-cawapres sama-sama memperoleh tambahan dari kedua kelompok itu.
Jika ditambahkan dengan prediksi arah suara swing voters dan undecided voters, Jokowi-Ma'ruf memeroleh elektabilitas 57,9 persen sementara Prabowo-Sandiaga 42,1 persen.
Survei ini juga merekam bahwa publik memercayai KPU dapat bertindak netral dalam menyelenggarakan Pilpres 2019.
"Secara umum mayoritas publik percaya KPU mampu menyelenggarakan pemilu dan pilpres secara jurdil," kata Burhanuddin.
Dari 1.220 responden yang terlibat dalam survei, sebesar 67 persen tidak percaya isu yang menyebutkan KPU tidak netral. Hanya 15 persen responden yang menyatakan percaya KPU tidak netral, sedangkan 17 persen menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.
Mayoritas responden juga tidak percaya atas isu temuan tujuh kontainer surat suara sudah tercoblos.
"Responden juga tidak percaya KPU sebagai penyelenggara pemilu berpihak pada salah satu pasangan calon," jelasnya.
Sementara, terkait kinerja pengawasan pemilu serentak oleh Bawaslu, mayoritas responden yakin lembaga itu mampu mengawasi dan bertindak jujur serta adil.