Mencari Pengganti Jakarta Sebagai Ibu Kota
Tapi, bukan Jakarta pula namanya kalau sulit mencari transportasi umum untuk bepergian. Apalagi moda raya terpadu (MRT) baru beroperasi. Ojek dan taksi online juga setia menunggu penumpang di sudut terminal dan stasiun kereta.
Seakan deja vu, berkembang lagi wacana pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia dari Jakarta menuju luar pulau Jawa. Wacana ini digaungkan lagi oleh Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas pada Senin (29/4) di Istana Negara.
Jokowi bilang, pembicaraan terkait pemindahan Ibu Kota harus dibicarakan secara luas dan jangka panjang. Mungkin Jokowi mulai menyadari bahwa Jakarta, sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, serta hiburan, segala kelengakapannya itu seakan membuat kita semakin sesak. Membuat kita bertanya lagi, apa tata kota negara maju seperti ini?
"Kita harus berbicara tentang kepentingan yang lebih besar untuk bangsa, negara, dan kepentingan visioner dalam jangka yang panjang sebagai negara besar dalam menyongsong kompetisi global," kata Jokowi.
Grafis oleh Ilham/era.id
Kepadatan penduduk, kemacetan di mana-mana, ditambah habis hujan terbitlah banjir sudah cukup akrab di telinga penduduk Jakarta. Itulah segelintir alasan pemerintah memutuskan untuk memindahkan Ibu Kota.
Tapi, Ibu Kota baru ini bakal diposisikan untuk fungsi pemerintahan pusat saja. Sebut saja seperti lembaga eksekutif, kementerian/lembaga, legislatif parlemen seperti MPR, DPR, DPD.
Tak hanya itu, lembaga yudikatif seperti kejaksaan, Mahkamah Konstitusi (MK) dan seterusnya, kemudian pertahanan keamanan seperti Polri-TNI, serta kedutaan besar dan perwakilan organisasi internasional yang ada di Indonesia.
Sedangkan fungsi jasa keuangan, perdagangan dan industri, kata Bambang, bakal tetap berada di Jakarta seperti Bank Indonesia, OJK (Otoritas Jasa Keuangan), BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal).
Mereka yang setuju dan meragu
Bukan hal yang tabu jika ada suatu isu yang berkembang dalam musim pemilu dikaitkan dengan politik. Keputusan Jokowi di beberapa bulan jelang berakhir masa jabatannya ini ditanggapi positif oleh kubunya sendiri.
Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin Hasto kristiyanto bilang, wacana pemindahan ibu kota tersebut menarik untuk dilakukan. Tentunya dengan melihat beberapa aspek, apalagi posisi Indonesia secara geo-politik begitu strategis. Sehingga, kajian-kajian mendalam sangat diperlukan sebelum proses pemindahan itu berlangsung.
Pemindahan ini, kata Hasto, perlu dilakukan. Apalagi pada 2030 mendatang, Indonesia bakal diprediksi berada di posisi empat besar dunia.
Salah satu gedung di Jakarta (Anto/era.id)
"Kebutuhan pemindahan Ibukota tersebut juga memertimbangkan arah masa depan Indonesia di mana pada tahun 2030 Indonesia diprediksi menjadi kekuatan perekonomian keempat di dunia."
Komentar berbeda juga dilontarkan lawan politik Jokowi perihal kembali mencuatnya perpindahan ibu kota. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga misalnya, yang justru mengingatkan Jokowi agar tidak tergesa-gesa memindahkan ibu kota tanpa persiapan yang matang.
"Jangan sampai terjadi kayak Kertajati diresmikan buru-buru, tapi enggak bisa berfungsi (karena) sepi. Bangun pemerintahan itu kan, pusat ibu kota negara berkaitan dengan nanti berbagai hal. Karena itu rencananya bisa saja. Tapi kan tidak boleh dipikirkan dalam jangka berpikir pendek," kata Direktur Relawan BPN Prabowo-Sandiaga, Ferry Mursyidan Badan.
Mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang itu mengatakan, pemindahan ibu kota idealnya membutuhkan waktu yang lama bisa 15 sampai 20 tahun baru bisa terwujud. Belum lagi biaya besar untuk membangun kembali sebuah ibu kota.
Relakah Gubernur DKI melepas Ibu Kota?
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tentunya sudah mengetahui soal wacana ini, apalagi dia sempat ikut dalam rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo di Istana. Dirinta tak menampik pemicu pemindahan ibu kota karena ketimpangan ekonomi yang tidak merata dan juga soal tata ruang kotanya.
Anies juga mengakui penduduk di Pulau Jawa memang sangat besar, sementara di pulau lain tidak begitu banyak. Kendati demikian Anies bilang, sebelum wacana ini direalisasi dan lepaslah Ibu Kota dari genggamannya, ia memastikan akan segera menyelesaikan sejumlah permasalahan yang hadi pekerjaan rumah Jakarta.
"Kami sampaikan bahwa Ibu Kota ada di Jakarta ataupun di tempat lain, masalah yang ada di Jakarta tetap harus diselesaikan, dan ini menjadi komitmen dari pemerintah kita semua, berkomitmen bahwa rencana pemprov untuk melakukan pembangunan masif itu tetap akan dijalankan," ucap mantan menteri pendidikan tersebut.
Lebih lanjut, Anies juga bilang pengelolaan transportasi dan lingkungan kerap jadi problem yang harus segera terselesaikan. Apalagi banyak rencana pembangunan besar-besaran di Jakarta.
Lalu, jika benar-benar dipindah? Ke mana predikat Ibu Kota akan berlabuh?
Jakarta nantinya dirancang hanya sebagai pusat bisnis saja (Anto/era.id)