Panglima TNI Soroti Aksi Provokasi Tolak Hasil Pemilu

Jakarta, era.id - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto meminta pihak yang tidak menerima hasil perolehan suara pemilu 2019 untuk tidak melakukan provokasi maupun menggiring opini di media sosial.

Hal ini dikatakan Hadi, dalam rapat kerja terkait dengan Evaluasi Pemilu 2019 bersama dengan DPD RI dan lembaga tinggi negara lain di Gedung GBHN, Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/5/2019).

Lanjut Hadi juga meminta agar pihak yang kalah dalam pemilu untuk tidak melemparkan tuduhan kecurangan dalam pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan, hingga penetapan oleh KPU.

“Akibat dari keberatan tersebut dapat terjadi aksi untuk melaksanakan unjuk rasa atau penyerangan terhadap kantor penyelenggara pemilu KPU (dan) Bawaslu dan sebagainya yang sudah kami prediksi dan siagakan dengan Bapak Kapolri,” tutur Hadi.

Di samping itu, Hadi juga memprediksi, penyebaran berita bohong atau hoaks di media sosial akan meningkat dalam beberapa waktu mendatang. Kata dia, peningkatan ini terjadi karena sejumlah pihak ingin memanfaatkan situasi.

Selain itu, Hadi menilai, polarisasi yang terbentuk selama masa kampanye ini telah menyebabkan identitas primordial kesukuan, agama dan kesenjangan sosial, yang juga berpotensi dimanfaatkan untuk menimbulkan aksi massa.

“Yang terakhir adalah apabila eskalasi tidak dapat dikendalikan, stabilitas keamanan akan terganggu. Dan eskalasi ini dapat terjadi apabila pihak yang bersaing tidak dapat saling menahan atau mengendalikan diri. Apalagi, ada aktor yang ingin menopang pada situasi,” tuturnya.

Langkah Antisipatif pasca Pemilu 2019

Hadi mengungkap, pihaknya juga telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan dalam Pemilu 2019.

“TNI telah melakukan langkah-langkah antisipatif antara lain melaksanakan pengumpulan data dan pemetaan adanya potensi konflik maupun indidkasi pengarahan massa di masing masing wilayah,” ucapnya.

Tidak hanya itu, Hadi menjelaskan, TNI juga melakukan pembinaan teritorial. Pihaknya telah memerintahkan kepada satuan kewilayahan untuk membangun kedewasaan politik.

“Bintara pembina desa mengajak masyarakat untuk menyadari bahwa berbeda pilihan dalam pemilu adalah hal yang lumrah, namun hal itu bukan berarti saling memusuhi,” tuturnya.

Selain itu, Hadi mengaku, dirinya juga telah memerintahkan kepada satuan TNI untuk melakukan temu cepat dan cegah dini terhadap setiap potensi konflik terkait dengan Pemilu 2019 ini.

“TNI juga terus melaksanakan patroli bersama polri dalam rangka cipta kondisi wilayah. TNI akan menyiagakan pasukan cadangan  dan Alutsista yang siap memberikan bantuan jika terjadi konflik,” tutupnya.

 

Tag: tni panglima tni pemilu 2019 pilpres 2019