Mempertanyakan Sikap BPN yang Baru Bersuara soal Kecurangan
Anehnya, dalam rekapitulasi nasional Pemilu 2019 yang sedang diselenggarakan KPU saat ini, baik TKN 01 maupun 02 tak ada yang membantah hasil rekapitulasi pilpres dengan dugaan kecurangan. Hal ini dinyatakan oleh Komisioner KPU Hasyim Asy'ari.
"Ini fakta ya, sampai dengan kemarin ada 26 provinsi direkapitulasi, baik TKN 01 maupun BPN 02 tidak ada yang disampaikan di sini yang urusannya dengan perolehan suara, istilahnya penggelembungan, manipulasi, dibelokkan ke sana, dibelokkan ke sini," jelas Hasyim di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, kamis (16/5/2019).
Kalaupun ada dugaan kecurangan hasil suara, Hasyim mempersilakan perwakilan peserta pemilu membawa dokumen atau data sebagai bukti untuk menyandingkan dengan data yang dimiliki KPU pada saat rekapitulasi.
"Kalau tidak ada buktinya kan bagaimana kita akan melakukan pencocokan dan klarifikasi, konfirmasi terhadap keberatan-keberatan itu," tutur dia.
Grafis oleh Ilham/era.id
Perlu kamu tahu, pernyataan BPN yang menduga adanya kecurangan pemilu tersebut disampaikan Ketua BPN Djoko Santoso, di dalam Simposium Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5).
"Mencermati paparan ahli tentang kecurangan-kecurangan pemilu 2019 serta mengacu rekomendasi sekjen partai Koalisi Adil Makmur. Berdasarkan hal tersebut, kami BPN Prabowo-Sandi bersama rakyat Indonesia yang sadar akan hak demokrasinya, menyatakan menolak hasil perhitungan suara (Pilpres 2019) dari KPU RI yang sedang berjalan," kata Djoko.
Tim teknis BPN hanya memaparkan temuan kecurangan versi mereka yang terjadi sebelum, saat pemungutan suara, dan sesudahnya. Di antaranya, jutaan daftar pemilih tetap fiktif, politik uang, pengerahan aparatur negara, surat suara tercoblos, hingga salah hitung website KPU.
Djoko mengatakan, berbagai kecurangan pemilu yang ditemukan sudah dilaporkan BPN ke KPU. Namun, hingga kini tak pernah ditindaklanjuti.
"Beberapa waktu lalu kami sudah kirim surat ke KPU meminta audit terhadap IT KPU, meminta dan mendesak dihentikan sistem penghitungan suara di KPU yang curang, terstruktur, sistematis dan masif," ujar Djoko.