Ketua DPR Dukung Polisi Jadi Bos KPK
Jakarta, era.id - Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendukung polisi menempati Gedung Merah Putik KPK. Tak hanya polisi, Bamsoet juga tak masalah adanya petinggi lembaga penegak hukum lain yang ikut seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Politikus Partai Golkar ini bahkan menilai tak masalah jika pendaftar seleksi ini angkanya lebih banyak. Bahkan, dia meminta agar Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta lembaga penegak hukum lain seperti kejaksaan mengirimkan lebih banyak calon.
"Kita mendorong kejaksaan kirim seratus, polisi seratus, LSM enggak apa-apa sebanyak-banyaknya, tinggal nanti di pansel diseleksi tentang kepatutannya," ungkap Bamsoet di Jakarta, Senin (24/6/2019).
Bamsoet meminta masyarakat tak berspekulasi soal calon pimpinan KPK dari perwira polisi. Sebab, banyak masyarakat menilai capim dari pihak kepolisian terkait dalam kasus penyerangan air keras penyidik senior Novel Baswedan.
"Saya tidak ingin berkomentar ke sana karena kita tidak ingin menilai person to person."
Terpenting, kata Bamsoet, semua orang berhak mendaftarkan diri sebagai ketua lembaga antirasuah itu. Tak hanya itu, dia juga meminta panitia seleksi bisa bersikap netral dan independen.
"Bahwa polisi ada calon sembilan boleh-boleh saja, bahkan 20-seratus pun enggak apa-apa. Toh, seleksinya nanti ada di pansel, kami hanya menerima sepuluh nama nanti kita fit and proper (test)."
Adapun rencana fit and proper test atau uji kelayakan ini, disebut Bamsoet bakal dilaksanakan pada bulan September 2019. Sedangkan keputusan siapa yang menjadi penerus Agus Rahardjo Cs, bakal diambil sebelum anggota DPR RI yang baru dilantik.
Bamsoet menyebut, meski fit and proper test dilaksanakan pada bulan September, hal ini tak akan mengganggu kerja pimpinan KPK periode saat ini. Sebab, pimpinan yang baru bakal dilantik presiden pada Desember 2019 di Istana Kepresidenan.
Ada sembilan nama perwira tinggi Polri yang bakal ikut seleksi capim KPK. Nama ini diketahui dari Surat Kapolri Nomor B/722/VI/KEP/2019/SSDM tertanggal 19 Juni 2019. Surat tersebut ditandatangani Asisten bidang SDM (As SDM) Kapolri Irjen Eko Indra Heri.
Sembilan jenderal Polri di dalam daftar tersebut, yakni:
1. Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal (Wakabreskrim) Irjen Antam Novambar.
2. Pati Polri penugasan di Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Irjen Dharma Pongkerum.
3. Widyaiswara Utama Sekolah Staf dan Pimpinan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Sespim Lemdiklat) Irjen Coki Manurung.
4. Analis Kebijakan Utama bidang Polisi Air Badan Pemeliharaan Keamanan (Polair Baharkam) Irjen Abdul Gofur.
5. Pati Polri penugasan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Brigjen Muhammad Iswandi Hari.
6. Widyaiswara Madya Sespim Lemdiklat Polri Brigjen Bambang Sri Herwanto.
7. Kepala Biro Penyusunan dan Penyuluhan Hukum (Karosunluhkum) Divisi Hukum Polri Brigjen Agung Makbul.
8. Analis Kebijakan Utama Biro Pembinaan Pendidikan dan Latihan (Bindiklat) Lemdiklat Polri Brigjen Juansih.
9. Wakil Kapolda Kalimantan Barat Brigjen Sri Handayani.