Pak Jokowi, Jangan Isi Jabatan Ini dengan Orang Partai
Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Dadang Trisasongko mengatakan, ada beberapa pos menteri maupun jabatan setingkat menteri yang sebaiknya tidak diisi orang partai.
"Sebetulnya (beberapa pos harusnya diisi) orang-orang yang independen, tidak punya problem konflik kepentingan dengan lembaga atau kementerian yang akan dipimpin dan profesional," kata Dadang kepada era.id, Jumat (5/7/2019).
Pos yang dimaksud adalah Kapolri, Jaksa Agung, serta menteri-menteri terkait perekonomian dan pengelolaan sumber daya alam seperti: Kementerian ESDM, Lingkungan dan Kehutanan, Perikanan dan Kelautan, Pertanian, serta Agraria.
Baginya tak masalah diisi orang partai, asalkan mereka tak mengutamakan kepentingan partai ataupun golongannya.
"Bukan orang yang lebih mengutamakan kepentingan partai asalnya atau partai pengusungnya atau afiliasinya," ungkapnya.
Kontrak politik Jokowi
Presiden Jokowi sempat menyatakan, tak punya beban apapun untuk menjalankan pemerintahannya di periode kedua ini. Sebab, ini adalah masa kerjanya yang terakhir.
Meski demikian, Peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Aisah Putri Budiarti menilai, Jokowi akan menghadapai permintaan partai koalisi. Sebab, para elite politik partai politik sudah memberikan pernyataan tentang jumlah jatah kursi kabinet yang mereka harapkan.
"Dari kondisi perbincangan politik antar elite hari ini saja --bahkan sudah mulai persis setelah pemilu-- hal yang dibahas adalah isu isi kabinet dan berapa jatah menteri dari partai baik yang bergabung di koalisi atau pun tidak," kata Puput.
"Artinya, secara enggak langsung, partai politik masih membayangi jokowi terkait 'jatah politik'," imbuhnya.
Apalagi, posisi Jokowi saat ini bukanlah merupakan elite utama maupun pendiri partai politik. Sehingga wajar saja, mantan Gubernur DKI Jakarta itu tetap tersandera politik kepentingan.
Tak cuma itu, beban timbal balik politik, dianggap Puput jadi masalah buat Jokowi meski dia punya hak prerogatif buat menentukan pembantunya di periode 2019-2024.
Namun, Puput percaya, masih ada harapan Jokowi obyektif menentukan menterinya.
"Saya pikir, Jokowi juga tak akan semata-semata menentukan menteri dari posisi politiknya saja, tetapi juga mengutamakan kapasitas dan integritasnya," ungkap dia.
Puput juga yakin, dengan kebebasan akses informasi saat ini, masyarakat akan turut memberikan pengawasan penunjukkan menteri ini. Karena itu, Jokowi diyakini akan menentukan calon menteri yang tepat.
"Jokowi akan sangat berhati-hati menentukan pilihan dalam kabinetnya. Ini akan mendorong Jokowi untuk tidak memilih menterinya hanya karena rekomendasi partai semata," tutupnya.