PSI Tuding Ada Politik Uang dalam Pemilihan Wagub DKI
Sebelumnya, Wakil Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, Syarif menyatakan rapat paripurna terkait pemilihan Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta tak jadi digelar pada 22 Juli 2019. Prediksinya, rapat akan mundur ke tanggal 25 Juli mendatang.
Alasan molornya pelaksanaan pemilihan orang nomor dua DKI itu karena pembahasan tata tertib oleh panitia khusus (pansus) yang semula dijadwalkan rampung pada Senin (8/7) lalu, ternyata hingga kini masih belum selesai.
Baca Juga : FBR Pasang Spanduk Penolakan Cawagub dari PKS
Entah karena alasan belum bisa move on dari Wagub DKI sebelumnya yakni Sandiaga Uno atau memang karena alasan lain, proses pemilihan Wagub DKI bisa dibilang cukup alot. Mungkin sealot daging semur yang belum matang. Bahkan, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jakarta menuding ada persengkongkolan dalam menentukan pemilihan Wagub DKI Jakarta.
Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta Rian Ernest Tanudjaja menjelaskan, ada pembayaran senilai ratusan juta rupiah kepada anggota dewan yang datang dan duduk di kursi pada rapat kuorum yang syaratnya dihadiri 50 persen plus 1 (50+1) dari total 106 orang.
"Untuk datang di kuorum itu ada uangnya. Jadi nanti bisa diatur, apakah paripurna mau jadi menyetujui calon atau menolak, terserah yang mengatur ini semua. Siapa yang mau ikut ada uangnya," kata Rian di Kantor DPP PSI, Jakarta Pusat, Senin (15/7/2019).
Namun, Rian bilang tudingan mereka masih sebatas rumor. Ia bilang, sudah ada dua elite politik di DKI yang menyampaikan hal ini lewat obrolan. Namun, Rian enggan mengungkapkan siapa elite politik yang membocorkan hal tersebut.
Kata Rian, elite politik ini ingin memberikan kesempatan kepada PSI DKI yang partainya lolos di DPRD DKI periode 2019-2024 untuk membongkar tudingan transaksi politik ini.
Baca Juga : Menebak Maksud Ahok yang Datangi MRT dan Lapangan Banteng
"Saya sudah mendengar dari dua elite politik di kesempatan yang berbeda. Kami harus menghormati identitas para elite politik ini. Intinya, mereka salah satu elite politik yang bisa memengaruhi kebijakan di DKI," tutur dia.
Kenapa PSI begitu ada permainan politik dalam pemilihan Wagub DKI ini? Rian merasa ada korelasi sebab-akibat dari proses pemilihan yang telah berjalan begitu lama. "Ada delay yang begitu panjang. Dan posisi wagub ini posisi strategis kan. Bisa saja kalau nanti gubernur berhalangan tetap, beliau bisa naik jadi gubernur DKI," kata dia.
Saat ini, panitia khusus (pansus) pemilihan wagub DKI telah melakukan finalisasi terhadap draf tata tertib pemilihan. Draf ini akan dibacakan pada Rapat Paripurna dengan agenda pengesahan tata tertib pemilihan.
Kemudian, kedua calon wagub, yakni mantan wakil wali kota Bekasi Ahmad Syaikhu dan Sekretaris DPW PKS Agung Yulianto akan dipilih pada Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta selanjutnya.
"Artinya, ini masih rumor tapi sudah harus jadi perhatian kita semua," tambah dia.
Ingin KPK bongkar tapi tak ingin ajukan pengaduan
Dari rumor ini, PSI Jakarta meminta tim dari KPK untuk mulai melakukan pemantauan demi mencegah terjadinya tindakan jual-beli jabatan dalam proses pemilihan wagub DKI Jakarta.
Tapi, Ernest bilang PSI belum berkoordinasi secara langsung terkait tudingan mereka. Katanya, kalau PSI menyampaikan pengaduan, mereka harus melampirkan bukti dan saksi yang kuat untuk menindaklanjuti prosesnya. Oleh karenanya, PSI cuma membongkar lewat media.
"Kalau saya datang ke KPK, disampaikan saya dapat info dari mana , nanti nama-nama tersebut dipanggil KPK suruh klarifikasi. Nanti dia ketahuan. jadi, kenapa saya sampaikan lewat forum media ini karena yang memberikan saya info meminta tolong dirahasiakan saja identitasnya," ungkapnya.