Jokowi Bukan Badut yang Harus Senangkan Semua Orang

Jakarta, era.id - Peneliti senior Centre for Strategic of International Studies (CSIS), J. Kristiadi menegaskan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bukanlah badut. Makanya, Jokowi tak mungkin bisa menyenangkan semua pihak, termasuk soal bagaimana Jokowi meramu kabinet.

"Yang disenangi semua orang itu siapa? Badut, bukan pemimpin. Nah, badut menyenangkan semua orang, tapi Pak Jokowi bukan," kata Kris kepada wartawan di kawasan Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Kamis (15/8/2019).

Menurut dia, keputusan Jokowi mengatur komposisi 55 persen untuk profesional dan 45 persen untuk partai koalisi pengusungnya sudah tepat. Sebab, mantan Gubernur DKI Jakarta ini telah tegas mengatur kabinetnya agar bisa berjalan dengan efektif.

"Dia mesti tegas soal itu (pengaturan komposisi menteri). Presiden itu tidak perlu menyenangkan semua orang, ini garis saya, seperti ini yang memakmurkan semua orang," tegas dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah membuka komposisi partainya. Dia menyebut komposisi 55 persen untuk profesional dan 45 persen untuk partai politik ini sudah final. 

Bahkan, secara tegas, Jokowi menyebut partai pendukungnya tak boleh menolak keputusan tersebut karena menentukan menteri adalah hak prerogatif presiden.

Tanggapan parpol

Terkait itu, Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding mengatakan keputusan itu memang berada di tangan Jokowi. Tak hanya itu, menurut dia pernyataan tersebut sebenarnya sudah pernah disampaikan. 

"Waktu itu sudah pernah disampaikan. Tapi sebenarnya itu adalah kode agar kita semua siap. Nah, jadi menurut saya, posisi yang sekarang ini menguatkan dan memperkokoh yang sudah disampaikan sebelumnya," kata dia lewat sambungan telepon, Kamis (15/8/2019).

Anggota DPR itu menilai, Jokowi sudah mempertimbangkan secara matang keputusan itu. Tapi dia kemudian berharap, masyarakat tidak lantas mempresepsikan kalau calon menteri dari partai politik kemudian tidak profesional. 

"Mungkin bahasa yang tepat parpol dan non-parpol semuanya profesional. Semua sesuai dengan kriteria Pak Jokowi yang cepat, eksekutor, dan mampu secara manajerial," ungkap dia.

Karding meyakini keputusan ini juga tidak akan memberikan pengaruh apapun bagi koalisi. Sebab, pembagian semacam ini sudah pernah terjadi sebelumnya.

Sementara Sekjen Partai NasDem, Johnny G Plate meminta agar tak ada dikotomi antara calon menteri non-partai dan calon menteri yang diajukan partai. 

Bagi dia, semua menteri di kantong Jokowi tentu saja merupakan orang profesional. "Semuanya adalah profesional. Jadi, ada 55 persen profesional non-parpol dan 45 persen profesional. Jadi jangan didikotomikan," tegas dia.

Johnny juga menegaskan semua pembicaraan soal menteri juga bakal dibahas secara internal. Sehingga, siapapun nanti yang kemudian menduduki jabatan sebagai menteri sudah pasti disetujui dan didukung oleh partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK). 

"Kabinet itu secara internal dibicarakan dengan koalisi artinya didukung penuh oleh koalisi maka kabinet ini juga akan didukung koalisi," tutupnya.