Utak-atik Dinas DKI di Akhir Jabatan DPRD Periode 2014-2019
Rapat ini menyepakati hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD DKI terhadap rancangan peraturan daerah (raperda) tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD-P) tahun 2019.
Lalu, perubahan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, serta Perda Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Kemudian, rapat ini menyepakati pencabutan Perda Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan, serta perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pengolahan Sampah.
Salah satu yang menjadi sorotan dalam rapat ini adalah perombakan sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau dinas-dinas di lingkup Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Perda Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Dalam rapat, anggota DPRD Sereide Tambunan menyebutkan daftar SKPD yang dirombak. Pertama, ada pembentukan perangkat daerah baru bernama Dinas Kebudayaan. Dinas ini bertipe A, dibentuk untuk mewadahi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan beban kerja yang besar.
"Dinas ini dibuat agar dapat fokus mengembangkan unsur kebudayaan lokal," ungkap Sereida di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2019).
Sebenarnya, perangkat daerah yang mewadahi kebudayaan masuk dalam Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud). Karena dirasa tidak pas, akhirnya dilebur. Kebudayaan menjadi dinas sendiri, sementara unsur pariwisata masuk dalam Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
"Selama ini antara pariwisata dan kebudayaan agak beda. Kalau pariwisata lebih cenderung memperkenalkan hasil produksi khas daerah kita, sementara jika digabung dalam Disparbud menjadi kurang fokus," ungkap dia.
Lanjutnya, ada peleburan pada Dinas Perindustrian dan Energi, masuk dalam sejumlah dinas lainnya, dengan mempertimbangkan urusan perindustrian yang dekat dengan urusan perdagangan.
Dengan begitu, ada perubahan nama SKPD terkait, yaitu Dinas Koperasi, UMKM, serta Perdagangan menjadi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi.
Alasan peleburan Dinas PE, kata Sereida karena beban kerja dinas ini sering tumpang tindih dengan dinas lain, sehingga hasil beban kerja urusan energi bernilai C.
"Dengan begini, perangkat daerah tersebut diharapkan tidak terjadi duplikasi tugas dan fungsi, serta lempar tanggung jawab atas beban kerja mereka," ungkapnya.
Tak hanya itu, ada perombakan nama SKPD lain yakni Dinas Kehutanan menjadi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Kemudian, Badan Pajak dan Retribusi Daerah menjadi Badan Pendapatan Daerah.
Rapat diakhiri pantun
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang hadir dalam rapat ini menyelipkan pantun di ujung pidatonya. Pantun ini diucapkan sebagai salam perpisahan Pemprov DKI Jakarta dengan DPRD periode 2014-2019.
"Ke Kali Angke, naik TJ sampai Pondok Bambu. Ini sidang terakhir DPRD, bukan berarti terakhir bertemu," kata Anies.
"Kartu JakLingko belum punya. Terpaksa jalan kaki ke Pondok Bambu. Terima kasih atas kerja samanya. Kita akan berjumpa di lain waktu," lanjut dia.
"Bang Somat naik delman sampai ke Warakas. Lajunya kencang tapi halus tak terasa. Hormat kami pada anda yang purna-tugas. Terus berkontribusi bagi negara dan bangsa," ungkap Anies diiringi tepuk tangan anggota dewan.
Pantun Anies dibalas oleh Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi di kesempatan selanjutnya.
"Saya juga enggak mau kalah sama Gubernur ini. Pantun saya ini," kata Prasetyo.
"Pergi ke pasar beli cawan. Cawan dipakai mengisi air manis. Sebentar lagi habis masa bakti dewan. Semoga eksekutif dan dewan tetap harmonis," ujar Prasetyo.
Foto bersama usai rapat Paripurna DPRD Jakarta jelang akhir masa jabatan (Diah/era.id)