Perlambatan Internet di Papua untuk Tangkal Hoaks
Tito mencontohkan, hoaks yang tersebar adalah tentang cerita terbunuhnya mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang. Cerita ini membubuhkan foto. Padahal, kata Tito, informasi ini tidak benar.
"Internet digunakan oleh beberapa pihak tertentu untuk melakukan penyebaran berita-berita yang provokatif dan hoaks. Contohnya, ada gambar seorang adik mahasiswa Papua yang meninggal dibunuh dalam peristiwa di Surabaya dan Malang. Padahal peristiwa itu tidak ada. Gambar-gambar itulah yang mempengaruhi dan memprovokasi masyarakat," kata Kapolri di Timika, dilansir Antara, Rabu (28/8/2019).
Dengan kondisi ini, langkah yang dilakukan polisi adalah melakukan klarifikasi. Namun, kadang klarifikasi yang dilakukan tersebut tidak efektif, bahkan tidak dibaca dan mungkin juga tidak sampai ke warga yang telah telanjur menerima informasi hoaks.
"Cara lain yang dilakukan yaitu bukan mematikan jaringan internetnya tetapi melakukan slow down terhadap gambar dan video tersebut," jelas Tito.
Dia meyakinkan, layanan internet di Papua dan Papua Barat akan segera normal ketika ketika konten berita dan informasi negatif yang disebar berkurang intensitasnya.
"Kapan ini selesai? Ketika kita menilai bahwa upaya untuk melakukan provokasi dan mengeksploitasi konten-konten yang negatif ini jauh berkurang," jelas Kapolri.
Mabes Polri, tambahnya, memiliki personel intelijen media yang ditugaskan menilai isi tayangan berita, gambar maupun video yang diunggah ke publik.
"Tentu kami akan sampaikan jika kondisinya sudah memungkinkan sehingga bisa dilakukan normalisasi kembali. Kami harapkan itu dilakukan secepat mungkin," kata Kapolri.
Pada Rabu pagi, Kapolri Tito Karnavian bersama Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menggelar pertemuan dengan para tokoh masyarakat Kabupaten Mimika dan Kabupaten Jayawijaya bertempat di Hotel Rimba Papua di Timika.
Pertemuan tersebut berlangsung cukup singkat sekitar dua jam karena Panglima TNI dan Kapolri harus kembali ke Jakarta guna segera melaporkan perkembangan situasi Papua kepada Presiden Joko Widodo.
Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melakukan throttling atau perlambatan akses/bandwidth pada layanan internet untuk sejumlah operator telekomunikasi di Papua dan sekitarnya. Hal ini menyusul peristiwa kerusuhan di sejumlah titik di Papua dan Papua Barat.
Perlambatan akses dilakukan secara bertahap sejak Rabu (21/8) WIT dan belum diketahui secara pasti hingga kapan pemblokiran ini berakhir. Namun biasanya akses internet akan kembali normal setelah situasi kembali kondusif.
Plt Kepala Biro Humas Kominfo, Ferdinandus Setu, mengatakan upaya pemblokiran akses internet oleh Kominfo dilakukan untuk mencegah peredaran hoaks atau berita palsu terkait kerusuhan yang terjadi.
"Untuk mempercepat proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di Papua dan sekitarnya, setelah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI memutuskan untuk melakukan pemblokiran sementara layanan data telekomunikasi, mulai Rabu (21/8) hingga suasana tanah Papua kembali kondusif dan normal," kata Fernandus.
Adapun jaringan yang terkena dampak hanya dari layanan operator seluler saja. Telkomsel, jadi salah satu operator telekomunikasi di Indonesia yang mengonfirmasi bahwa mereka telah membatasi akses layanan data di wilayah Papua dan Papua Barat, seperti yang diminta Kominfo. Sementara layanan telepon dan SMS masih berfungsi normal.
Kominfo sempat melambatkan akses internet di beberapa wilayah Papua, Senin, 19 Agustus 2019. Perlambatan akses dilakukan untuk mencegah penyebaran hoaks yang menjadi pemicu aksi massa saat terjadi tindak anarkis di beberapa wilayah di Papua.
Saat itu, Kominfo berhasil mengidentifikasi dua hoaks, yakni hoaks foto warga Papua tewas dipukul aparat di Surabaya dan hoaks yang menyebutkan bahwa Polres Surabaya menculik 2 orang pengantar makanan untuk mahasiswa Papua.