17 Hari Tanpa Internet di Papua akan Berakhir
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto ketika menyampaikan keterangan pers terkait kondisi terkini di Papua, di Jakarta. Hanya saja dengan catatan situasi keamanan di sana sudah kembali kondusif.
"Jadi tanggal 5 (September) nanti, kalau keadaan betul-betul kondusif kita buka kembali," kata Wiranto dalam konferensi pers di media center Kemenkopolhukam, Jalan Merdeka Barat, Selasa (3/9/2019).
Terlebih dirinya mengungkapkan kalau akses internet di Papua tidak diblokir sepenuhnya. Pemerintah hanya melakukan pelemotan atau pengurangan akses yang membuat foto dan gambar tidak bisa dikirimkan.
"Banyak yang nimbrung, banyak yang campur tangan banyak yang menggunakan kesempatan untuk ikut-ikutan mengacaukan keadaan itu. Dengan alat apa? Dengan alat-alat media sosial, dengan internet," tegas dia.
Menurut mantan Pangab era Presiden Soeharto ini, penyebaran berita hoaks melalui media sosial di Papua sudah berhasil dikurangi termasuk hasutan-hasutan bernada provokatif telah ditekan, situasi di sana pun cenderung positif dan stabil. "Hoaksnya 10 persen yang (berita) positif 90 persen," jelas dia.
Wiranto pun bersyukur situasi di Papua dan Papua Barat kembali damai. Ia berterima kasih karena masyarakat di sana tak lagi melakukan tindakan anarkis, seperti membakar gedung dan fasilitas umum.
Ditambahkannya, selama kerusuhan Papua dan Papua Barat ada ribuan hoaks yang telah di-take down oleh otoritas berwenang seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo). Hanya saja dia tak menjelaskan lebih lanjut berapa banyak sebaran berita hoaks yang terjadi selama konflik Papua.
Diberitakan sebelumnya, Kominfo memutuskan untuk melakukan throttling atau perlambatan akses/bandwith internet di Papua dan Papua Barat. Keputusan ini diambil dengan alasan untuk mempercepat proses pemulihan situasi keamanan di sana, menyusul kerusuhan yang terjadi di sejumlah wilayah.
Menkominfo Rudiantara menyebutkan ada sekitar 500 ribu URL (Uniform Resource Locator) atau alamat situs yang terdeteksi menyebar hoaks, diduga memperkeruh kondisi di Papua dan Papua Barat saat ini, terlebih layanan internet di kedua daerah itu masih terbatas.
"Jumlahnya masih sangat tinggi. Kontennya tidak hanya berita bohong, tapi juga menghasut dan mengadu domba," kata Rudiantara seperti dilansir dari Antara.
Rudiantara melanjutkan, pemulihan akses internet dilakukan secara bertahap dengan tetap memperhatikan situasi terbaru di Papua dan Papua Barat. Saat ini, ada 29 kabupaten dan kota di Provinsi Papua, serta 12 kabupaten di Papua Barat yang dibatasi akses internetnya.