Pak Anies, Emang Gak Ada Lokasi RTH Selain Eks Gedung Pemerintah?
"Pada prinsipnya saya setuju bahwa harus ada banyak ruang terbuka hijau di DKI, tetapi apakah harus menggunakan gedung pemerintah yang akan ditinggal ini? Ini harus dipikirkan lagi," kata William saat dihubungi era.id, Jumat (30/8/2019).
Soalnya, William bilang Anies mesti manut kepada keputusan pemerintah pusat yang akan menerapkan skema tukar guling gedung pemerintahan di Jakarta kala ibu kota telah pindah ke Kalimantan Timur.
Skema ini digunakan untuk memperoleh dana tambahan melalui investasi serta Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Mengingat, dana ini tidak bersumber sepenuhnya dari APBN.
"Gedung-gedung itu kan akan dikomersilkan sebagai sumber dana pemindahan ibu kota dan ini kewenangan pusat," ungkap William.
Dengan demikian, Anies enggak boleh sewenang melempar wacana alihfungsi gedung sebelum berkoordinasi dengan pemerintah pusat. "Pak Anies kan utusan pemerintah pusat untuk DKI, maka jangan ada disharmoni antara mereka," sebut dia.
Menurut William, masih banyak lahan kosong di Jakarta yang sampai sekarang kita belum tahu pemiliknya siapa. Di situlah Anies bisa memanfaatkannya sebagai RTH maupun ruang terbuka biru (RTB) seperti kolam-kolam.
"Kita kemarin ada dialog dengan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Pemerintah DKI, katanya banyak tanah yang enggak tahu pemiliknya siapa, itu bisa dibangun RTH," tuturnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku tak khawatir akan lepasnya predikat ibu kota yang selama ini menempel pada Jakarta. Ia juga enggak ambil pusing soal gedung-gedung pemerintahan yang nantinya akan dikosongkan karena pegawainya turut berpindah.
Ia sudah membayangkan, nantinya, gedung-gedung bekas perkantoran yang ditinggal itu akan ia rombak menjadi RTH.
"Salah satu hal akan bermanfaat sekali bagi Jakarta adalah kita memiliki ruang hijau yg lebih banyak. Fasilitas-fasilitas di lokasi strategis bisa untuk menjadi salah satu ruang terbuka hijau," kata Anies di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2019).
Selain itu, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini percaya bahwa lahan-lahan yang semula digunakan digunakan sebagai kantor pemerintahan itu akan menjadi tempat kegiatan yang berdampak bagi perekonomian.
"Kemarin saya sampaikan sebagian tentu akan menjadi perkantoran, akan menjadi wilayah komersial yang menggerakkan perekonomian. Secara natural, memang Jakarta sudah menjadi Ibu Kota ekonomi Indonesia," ucap Anies.
Setelah gedung pemerintah itu disulap menjadi kawasan komersial, baik dari pembangunan maupun penoperasional kawasan tersebut pun bakal ada kegiatan usaha yang menyerap tenaga kerja. Anies juga melihat dari sisi kontribusi Jakarta terhadap produk domestik bruto (GDP) Jakarta paling tinggi di Indonesia.
"Jakarta menyumbang 17-18 persen dari GDP Nasional, Artinya peran itu akan tetap ada, dan kegiatan-kegiatan perekonomian yang muncul akibat terbukanya lahan-lahan baru itu akan membantu perekonomian kita di Jakarta." ungkap dia.