Pemerintah Siap Kirim Mahasiswa Papua Kembali ke Perantauan
Pascakejadian tersebut, tak sedikit orang tua dari mahasiswa dan pelajar asal Papua yang meminta anak mereka kembali ke kampung halaman. Menurut Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, kekhawatiran itu dipicu berita bohong yang menyebut keamanan anak-anak Papua di perantauan terancam.
"Ada kekhwatiran adanya tekanan, perlakuan yang sewenang-wenang dari masyarakat sekitarnya terhadap anak-anak mereka yang sedang belajar," tutur Wiranto saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) tingkat menteri di Kantor Kemenkopolhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (9/9/2019).
Isu ini, kata Wiranto, digulirkan oleh kelompok-kelompok yang diduga menginginkan wilayah Papua dan Papua Barat tetap rusuh. Salah satu kelompok yang disebut mantan Panglima ABRI era Presiden Soeharto ini adalah Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat (ULMWP) yang dipimpin oleh Benny Wenda.
Wiranto kemudian menegaskan, saat ini pemerintahan sudah melakukan pendekatan persuasif dengan orang tua mahasiswa dan pelajar tersebut agar mereka paham kondisi keamanan anaknya di perantauan.
Ujungnya, para orang tua tersebut ingin agar anaknya bisa kembali ke perantauan untuk kembali menempuh pendidikan. Permintaan yang kemudian disambut pemerintah dengan memberikan angkutan bagi pelajar-pelajar tersebut.
"Atas prakarsa panglima TNI, disiapkan angkutan (pesawat) Hercules untuk bisa mengangkut mereka kembali ke tempat mereka belajar," ungkap Wiranto.
Jaminan keamanan
Pemerintah, kata Wiranto, menegaskan anak-anak perantauan itu bakal mendapat jaminan tidak akan mengalami tekanan dari pihak manapun termasuk masyarakat.
"Sama sekali tidak (ada tekanan). (Mereka) akan dijamin pejabat setempat, dititipkan para pejabat. Mereka belajar untuk melindungi dan merawat memperlakukan mereka sebagai keluarga," tegasnya.
Saat membuka rakor tersebut, Wiranto juga menjelaskan kondisi terkini di wilayah Papua dan Papua Barat. Kata dia, kondisi di wilayah tersebut sudah kondusif.
"Per 9 September 2019, laporan yang saya terima seluruh Papua dan Papua Barat aman dan kondusif. Aktivitas sosial berjalan normal," ungkap dia.
Hanya saja, hingga saat ini masih ada provokasi dan selebaran gelap dari pihak lain yang berisi hasutan agar masyarakat Papua kembali melakukan unjuk rasa susulan. Namun, Wiranto tidak menjelaskan siapa pihak tersebut meski menyebut pihaknya bakal terus memantau kondisi lapangan dan memetakan para pelaku hasutan tersebut.
Rakor setingkat menteri ini diikuti oleh sejumlah petinggi otoritas keamanan. Mereka adalah Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan.
Selain itu, hadir juga Asisten Operasi (As Ops) Kapolri Irjen Martuani Sormin, ?Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian, serta pejabat utama di Kemenko Polhukam.