Publik yang Lebih Percaya Presiden dan KPK Ketimbang DPR

Jakarta, era.id - Anggota DPR periode 2019-2024 baru dilantik beberapa waktu lalu. Meski baru bekerja satu pekan, tapi kepercayaan masyarakat terhadap DPR lebih rendah dibandingkan dengan KPK dan Presiden RI Joko Widodo. Hal itu terekam dalam survei Lembaga Survei Indonesia yang dirilis kemarin.

"Tingkat kepercayaan terhadap KPK dan presiden itu masih paling tinggi, jadi masyarakat jauh lebih percaya kepada KPK dan presiden dibanding kepada DPR," ucap Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan di Jakarta, Minggu (6/10/2019).

DPR periode sekarang menanggung stigma negatif dari periode sebelumnya sebelumnya. Khususnya, satu bulan sebelum masa jabatan periode 2014-2019 berakhir.

Dari hasil survei opini publik dari LSI lewat sambungan telepon terhadap 1.010 responden yang digelar 4-5 Oktober, sebanyak 72 persen responden percaya terhadap KPK dan 71 persen percaya kepada presiden. Sedangkan tingkat kepercayaan untuk DPR hanya sebanyak 40 persen.

Djayadi mengatakan, beberapa bulan lalu tingkat kepercayaan masyarakat terhadap DPR sempat lebih tinggi dari saat ini meskipun terhitung masih rendah yaitu sekitar 50-60 persen.

"Bisa saja itu antara lain karena macam-macam, bisa saja karena apa yang mereka lakukan dalam beberapa waktu terakhir," kata Djayadi.

Berdasarkan hasil survei tersebut, Djayadi menyimpulkan apabila Presiden dan KPK melakukan sesuatu, akan lebih dipercaya dibandingkan DPR.

"Di mata masyarakat, KPK dan Presiden jauh lebih dipercaya ketimbang DPR. Karena tingkat kepercayaan kepada DPR saat ini ada di angka 40 persen sementara presiden dan KPK berada di angka 70 persen lebih," ucapnya.

Sebanyak 575 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2019-2024 dilantik bersamaan dengan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada tanggal 1 Oktober 2019. 

Namun, belum genap seminggu, kehadiran mereka di gedung parlemen sudah jadi masalah. Mulai dari daftar kehadiran hingga tidur saat rapat paripurna lanjutan di hari pertama setelah paginya mereka dilantik menjadi wakil rakyat. Ini pula yang bikin citra wakil rakyat jadi negatif.

Pada Selasa (1/10) malam, saat rapat paripurna penetapan dan pelantikan pimpinan DPR, diketahui sebanyak 290 orang anggota yang tak menghadiri rapat. 

Adapun rincian anggota yang hadir berdasarkan catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI adalah PDIP sebanyak 94 dari 128 anggota, Golkar 31 dari 85 anggota, Gerindra 46 dari 78 anggota, NasDem 27 dari 59 anggota, PKB 15 dari 58 anggota, Demokrat 4 dari 54 anggota, PKS 25 dari 50 anggota, PAN 7 dari 44 anggota, dan PPP 16 dari 19 anggota.

Sementara, anggota DPR yang tertangkap kamera sedang tidur adalah politikus dari Fraksi NasDem, Fadil Muzakki Syah atau Lora Fadil.

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, daftar kehadiran anggota ini terkendala masalah teknis. "Coba dicek diabsennya, jadi mereka masuk tanpa absen atau absen sudah dikumpulkan tapi mereka baru hadir karena mereka siap-siap dari hari pertama," kata Puan, Jumat (4/10).

Dia pun berjanji akan mencari formula yang tepat agar anggotanya berkomitmen datang tiap rapat. Meski dia mengingatkan, anggota DPR memiliki kewajiban untuk turun ke daerah pemilihannya masing-masing.

"Jadi memang harus ada formula atau mekanisme yang kemudian nanti mengatur bahwa selain menjadi tanggung jawab untuk turun ke dapil, ada juga tanggung jawab untuk melaksanakan fungsi di gedung DPR ini," kata Puan.

Tag: ketua dpr