Mengukur Peluang Gerindra Duduk di Kabinet Jokowi-Ma'ruf
Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing menilai peluang Gerindra masuk ke dalam kabinet kerja Jokowi-Ma'ruf justru sangat terbuka lebar.
"Hipotesis saya mengatakan bahwa presentasinya itu bisa mencapai 80 persen (duduk di kabinet), jika terjadi koalisi," ujar Emrus, ketika dihubungi era.id, di Jakarta, Kamis (10/10/2019).
Menurut Emrus, peluang Gerindra mendapatkan kursi menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf cukup terbuka lebar. Pasalnya, melihat sejarah relasi antara Prabowo Subianto dengan Jokowi dan juga Megawati Soekarnoputri yang cukup dekat.
"Bukannya Prabowo mempunyai peran ketika Jokowi masuk sebagai Gubernur DKI Jakarta? Bukankah relasi Megawati dengan Prabowo mereka pernah berpasangan Pilpres 2009. Dan terakhir ini mereka bisa makan nasi goreng bersama. Dari situ sebenarnya kita melihat peluang untuk Gerindra terbuka lebar," ucapnya.
Setidaknya dalam hipotesanya, Gerindra akan mendapat satu atau dua kursi menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf periode 2019-2024. Terlebih konsep yang selalu diajukan pihak Gerindra untuk membantu pemerintah Jokowi-Ma'ruf terkait dengan ketahanan pangan, energi, ekonomi, dan pertahanan dan keamanan.
"Partai Gerindra selalu perbincangkan tentang pembangunan pertanian, partai dari Gerindra bisa duduk di kementerian pertanian," imbuhnya.
Terkait nama tokoh Gerindra yang akan duduk di kursi menteri, Emrus tak mau banyak berspekulasi. Dirinya melihat baik Prabowo Subianto mau pun tokoh lainnya punya peluang untuk mewakili Gerindra di pos Kementerian.
"Dari sudut kapabilitas saya rasa cocok. Tapi saya tidak tahu dari sudut politik di belakang panggung. Saya kira dia (Prabowo) cukup mampu dan mumpuni karena background-nya dari militer berpangkat Letnan Jenderal," tuturnya.
Hal senada, pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin mengatakan, jika Gerindra jadi bergabung dengan koalisi Jokowi pasti akan dapat jatah menteri. Namun jika memilih oposisi, tentu tidak akan dapat.
"Soal ketua MPR tak dikasih itu karena jatah partai koalisi Jokowi. Sedangkan Gerindra jatahnya penambahan kursi menteri. Dari 2 kursi ditambah 1 kursi. Jadi 3 kursi. Semua sudah deal dan semua sudah ada porsinya," ucap Ujang.
Ujang menjelaskan, penerimaan partai koalisi Jokowi-Ma'ruf, terhadap Gerindra untuk masuk ke dalam kabinet tidak begitu sulit. Sebab, Gerindra sudah memiliki restu dari Megawati Soekarnoputri.
"PDIP membuka dengan tangan terbuka. Sedangkan Nasdem dan lain-lain belum menerima. Tetapi tidak susah. Kan hak prerogatif presiden dan juga partai koalisi Jokowi sudah dapat jatah menteri masing-masing," jelasnya.
Gerindra Belum Tentukan Nama yang pas
Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, nama-nama menteri itu menjadi kewenangan Ketua Dewan Pembina Gerindra, Prabowo Subianto. Dasco mengungkap, sampai saat ini belum ada penyebutan nama-nama yang berpotensi mengisi pos sejumlah kementerian.
"Kami sudah tegaskan dalam beberapa hari ini, kami tidak bicara bidang-bidang, kita tidak bicara nama orang per orang," kata Dasco, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/10).
Pembicaraan itu, menurut Dasco, baru akan dilakukan jika Gerindra telah memutuskan untuk bergabung dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo atau tidak. "Sementara baru komunikasi-komunikasi informal yang dilakukan, karena untuk mengambil keputusan untuk di dalam, itu sama beratnya dengan mengambil keputusan apakah di luar. Karena ini kan pendapat-pendapat yang berimbang," ucapnya.
Dasco mengungkapkan, keputusan masuk pemerintahan pasti berat untuk disampaikan. Menurut dia, partai harus merasionalisasikan keputusan itu kepada para kader. Seperti diketahui, Partai Gerindra akan menggelar rapat koordinasi nasional (Rakornas) pada 15-17 Oktober.
Dasco membatah, bahwa pihaknya mengancam akan memutuskan untuk berada di jalur oposisi jika tidak diberikan sejumlah pos kementerian dalam kabinet kerja Jokowi-Ma'ruf.
"Kita ditanya, kita sudah memberikan konsep ketahanan pangan, energi, ekonomi, dan pertahanan dan keamanan. Konsep-konsep itu yang sekarang sedang digodok dan dikomunikasikan dan tidak ada kata-kata bahwa kalau seandainya kita tidak diberi, maka oposisi. Dalam wawancara itu tidak ada," tegasnya.