Kursi Mendikbud, Antara PDIP dan Tradisi Muhammadiyah
Parpol di dalam koalisi pemerintahan mulai memberi sinyal, pos mana saja yang mereka incar pada kabinet mendatang. PDI Perjuangan misalnya mengincar posisi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Sekretaris Jendral PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya memberi perhatian besar terhadap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang dinilai menjadi tulang punggung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai skala prioritas kebijakan Presiden Jokowi.
"Memajukan kesejahsetraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa hanya bisa terjadi apabila pengembangan SDM Indonesia menitik beratkan pada penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dilandasi oleh semangat bangsa pelopor dan bangga dengan kemampuan bangsanya sendiri," ujar Hasto melalui keterangan tertulisnya, Rabu (17/10/2019).
Hasto menambahkan, untuk pengembangan SDM, pemerintah perlu memperhatikan penguasaan ilmu dasar seperti matematika, fisika, kimia, dan biologi. Maka, kata Hasto, kehadiran Badan Riset Nasional sangat diperlukan.
"Sedangkan pengembangan ilmu teknik sangat penting guna meningkatkan produktivitas nasional, khususnya yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak seperti pertanian dan kelautan," kata Hasto.
Baca Juga: Partai Demokrat yang Masih 'Malu-malu' Gabung Koalisi
Posisi Menteri Pendidikan kerap diidentikkan dengan sosok dari kalangan Muhammadiyah. Dari mulai Yahya Muhaimin di era pemerintahan Gus Dur hingga Mohammad Nuh di era SBY dan saat ini dijabat Muhadjir Effendy.
Sebelumnya, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Ahmad Syafii Ma'arif berharap Presiden Joko Widodo mempertimbangkan kembali menempatkan kader Muhammadiyah di kabinet periode keduanya.
"Ya mudah-mudahan ada lah (orang Muhammadiyah) yang dipertimbangkan oleh presiden (jadi menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf)," ujar pria yang akrab disapa Buya Syafii itu, Rabu (9/10).