Indonesia Jangan Berlindung di Balik Jabatan Dewan PBB dalam Kasus HAM
Jakarta, era.id - Indonesia kembali terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022. Posisi ini mengantongi 174 suara dalam Sidang Umum ke 74 di Maskas PBB New York, kemarin.
Meski punya wewenang mengkaji secara berkala upaya pemenuhan kewajiban perlindungan HAM setiap negara anggota PBB, ada peluang Indonesia mencari celah untuk melobi dan negosiasi untuk mengulur penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu. Kekhawatiran ini dikatakan oleh Ketua Dewan Penasihat Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) Mugiyanto Sipin.
"Ada kekhawatiran pemerintah akan berlindung dari tindakan pelanggaran HAM dan tidak menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu," kata Mugiyanto di Kantor Amnesty International Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2019).
Padahal, dengan kedudukan jabatan anggota Dewan HAM PBB, Indonesia akan semakin disorot di mata dunia soal kinerja pemerintah dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM.
"Mestinya, menjadi anggota Dewan HAM membuat Indonesia menjadi contoh dan inspirasi dari negara lain dan mendorong Indonesia memperbaiki catatan hak asasi manusianya, bukan sebaliknya," jelasnya.
Indonesia memperoleh posisi ini setelah mengantongi 174 suara dalam Sidang Umum ke 74 di Maskas PBB New York, kemarin. Selain Indonesia, Jepang, Korea Selatan, serta Kepulauan Marshall juga mewakili kawasan Asia Pasifik untuk duduk di kursi Dewan HAM PBB.
"Pagi hari ini waktu New York, Indonesia dapat memenangkan kompetisi dan ditetapkan sebagai anggota Dewan HAM PBB. Ini adalah amanah dan bukti kepercayaan masyarakat internasional kepada Indonesia," ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
Retno mengungkapkan, kemenangan Indonesia adalah buah kerja keras para diplomat Kementerian Luar Negeri yang telah melakukan lobi dan kampanye mengenai pencalonan Indonesia untuk Dewan HAM PBB sejak tahun lalu.
Dalam beberapa bulan terakhir menjelang pemilihan, tim kampanye pencalonan Indonesia melakukan pertemuan sangat intensif dengan hampir semua negara anggota PBB. Tak hanya dilakukan di Markas PBB New York dan Jenewa, tetapi juga dilaksanakan oleh para duta besar RI di wilayah penugasannya masing-masing untuk mengumpulkan dukungan bagi Indonesia.
Setelah diumumkan terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2020-2022, Indonesia akan berjuang untuk penegakan HAM dan keadilan sosial. "Untuk semua negara yang telah memberikan dukungannya bagi Indonesia, kami memastikan bahwa Indonesia akan menjadi mitra sejati untuk pembangunan HAM dan keadilan sosial," kata Retno.