Menanti Jokowi Effect di Periode Kedua
Dengan tagline 'Kerja, kerja, kerja' menjadi senjata Jokowi untuk menggenjot kinerja pemerintahannya. Kali ini, di pemerintahan keduanya, Jokowi kembali meminta para menteri, pejabat dan birokrat untuk lebih serius menjamin terwujudnya program pembangunan yang merata di seluruh Indonesia.
Jokowi mengatakan, tidak akan memberi ampun kepada mereka yang tidak serius, bahkan mengancam akan mencopot. "Saya juga minta kepada para menteri, para pejabat dan birokrat, agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan," kata Jokowi dalam pidato pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Minggu (20/10/2019).
"Bagi yang tidak serius, saya tidak akan memberi ampun. Saya pastikan, pasti saya copot," tegasnya.
Jokowi pun berencana, melakukan penyederhanaan birokrasi secara besar-besaran. Sehingga, jabatan prosedural dari rangkaian birokrasi dan administrasi yang panjang bisa dipangkas.
"Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan?," ujar Jokowi yang ingin menyederhanakan jabatan eselonisasi menjadi dua level dan diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi.
Mantan Wali Kota Solo itu, ingin mendobrak rutinitas agar rutinitas inovasi dapat terus berjalan. Oleh karenanya, pekerjaan pemerintah tidak harus terpaku dengan orientasi proses, melainkan hasilnya yang dapat dirasakan masyarakat secara langsung.
"Dalam dunia yang penuh risiko, yang sangat dinamis, dan yang kompetitif, kita harus terus mengembangkan cara-cara baru, nilai-nilai baru. Jangan sampai kita terjebak dalam rutinitas yang monoton. Harusnya inovasi, bukan hanya pengetahuan. Inovasi adalah budaya," papar Jokowi.
"Saya sering ingatkan ke para menteri, tugas kita bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi tugas kita adalah membuat masyarakat menikmati pelayanan, menikmati hasil pembangunan," lanjut dia.
Ibaratkan dengan pesan WA
Agar semua program kerja pemerintahannya terus berlanjut, Jokowi mengibaratkannya dengan sebuah percakapan dalam pesan instan WhatsApp. Apakah program kerjanya sudah terkirim (send) saja atau telah tersampaikan dan diterima masyarakat (delivered).
Ia berkata demikian lantaran, mengaku sering menerima laporan bahwa program sudah dilaksanakan oleh birokrasi terkait, anggaran telah dibelanjakan, dan laporan akuntabilitas telah selesai. Kalau ditanya, jawabnya "Program sudah terlaksana Pak."
Tetapi, setelah dicek di lapangan, setelah saya tanya ke rakyat, ternyata masyarakat belum menerima manfaat. Ternyata rakyat belum merasakan hasilnya. Padahal, tugas pemerintah, menurut Jokowi, adalah menjamin agar manfaat dan program tersebut dirasakan oleh masyarakat luas.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan tugas pemerintah bukan hanya menjalankan program. Dia mengatakan pemerintah harus bisa memastikan program-program yang berjalan dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
"Tugas kita itu menjamin delivered, bukan hanya menjamin sent. Saya tidak mau birokrasi pekerjaannya hanya sending-sending saja. Saya minta dan akan saya paksa bahwa tugas birokrasi adalah making delivered. Tugas birokrasi itu menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat," tegas Jokowi.