Ada Benarnya Omongan Prabowo Soal Kekuatan Militer Indonesia
Sependapat, pengamat bidang intelijen dan terorisme, Harits Abu Ulya mengatakan, apa yang disampaikan oleh Prabowo Subianto saat kampanye Pilpres 2019 ini setidaknya berbasis data. Apalagi, kata dia, Prabowo memiliki pengalaman sebagai mantan Danjen Kopassus. Tentu, apa yang disampaikannya juga berdasarkan pengalaman pribadi sebagau prajurit tempur.
"Menurut saya benar itu, karena paling tidak berbasis data. Tapi kan ini tidak mungkin disampaikan karena rahasia negara. (Prabowo tahu) Kekuatan tempur yang harus dimiliki untuk bertahan perang, jadi itu harus seperti apa itu kan ada semua blue print-nya di TNI," katanya, kepada era.id, di Jakarta, Selasa (22/10/2019).
Menurut Ulya, jika bicara kekuatan kalkulasi militer Indonesia, emang belum sampai pada titik yang ideal. Ia menjelaskan, kekuatan esensialnya belum tercapai. Hal ini menjadi masalah, karena berkaitan dengan kedaulatan.
Infografik (era.id)
"Fakta-fakta di lapangan ini banyak accident, banyak indikasi menunjukan analis-analis militer itu terkait dengan kekuatan Indonesia yang belum sampai pada tingkat kekuatan esensial untuk memenuhi, itu iya. Contoh, radar itu radar yang hidup berapa? Indonesia seluas ini. Radar di berapa titik itu yang hidup berapa, berapa jam sehari hidup. Itu banyak bolong Indonesia," jelasnya.
Ulya menjelaskan, untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia, perlu ada kenaikan anggaran yang diberikan pemerintah kepada kementerian pertahanan sebagai leading sector yang membawahi tiga matra dan Mabes TNI.
"Ya harusnya lebih besar, ini bicara kedaulatan yang begitu luas. Anggaran kementerian pertahanan itu dibagi untuk AD, AL, AU, Mabes, dibagi untuk Kemhan, jadi posnya berapa itu? Lima. Itu kan anggarannya jauh dengan Polri. Coba bayangkan. Ini kan tidak proporsional gitu," katanya.
"Peluru abis mau apa coba. Alutsista ada penambahan tapi kan masih perlu modernisasi, karena teknologi ini terus berkembang," sambungnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Prabowo Subianto mengkritik kekuatan Indonesia di bidang pertahanan yang dinilai lemah. Hal ini berangkat dari pernyataan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu yang mengatakan, jika Indonesia hanya tahan 3 hari dalam berperang.
"Menteri Pertahanan yang sekarang pun mengatakan, jika perang, Indonesia hanya mampu bertahan 3 hari karena peluru kami hanya cukup untuk 3 hari perang. Ini bukan kami yang menyampaikan, tapi pemerintah sendiri," ujarnya di Hall JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/1).
Hal ini disampaikan Prabowo dalam masa kampanye Pilpres 2019. Dia berjanji, jika terpilih nanti dia akan meningkatkan ketahanan TNI dengan memperkuat fasilitas ketahanan negara. Segi alusista dan keprajuritan akan menjadi perhatian khusus Prabowo dalam mempertahankan negara.
Prabowo memang tidak terpilih sebagai presiden pada Pilpres 2019. Meski begitu, dirinya digadang-gadang akan menempati posisi menteri pertahanan, menggantikan posisi Ryamizard di kabinet kerja Jokowi jilid II.
Prabowo dan Edhy di Istana Negara Jakarta. (Foto: Kantor Staf Presiden)
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Gerindra itu mendatangi Istana Negara. Kedatangannya, karena diminta Jokowi untuk membantu kabinet di bidang pertahanan. Selama hampir 30 menit, Prabowo dan Edhy Prabowo berdiskusi dengan Jokowi. Prabowo akhirnya mengisyaratkan siap membantu Jokowi dalam bidang Pertahanan.
"Saya sudah sampaikan keputusan kami dari Partai Gerindra, apabila diminta kami siap, dan kami sudah sanggupi untuk membantu. Saya diminta membantu beliau di bidang pertahanan," kata Prabowo setelah bertemu Jokowi di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (21/10).