Mahfud MD Jadi Menko Polhukam Pertama dari Kalangan Sipil
Salah satu tokoh yang ditunjuk sebagai pembantu Jokowi di periode kedua kepemimpinannya adalah Mahfud MD. Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) itu resmi ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), menggantikan Wiranto.
Penunjukan Mahfud sebagai Menko Polhukam menjadi sejarah baru kementerian yang dalam perjalanannya selalu dipimpin dari kalangan militer, kini diambil oleh kalangan sipil.
"Beliau akan menjadi Menkopolhukam, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan korupsi, kepastian hukum, deradikalisasi, dan anti terorisme, berada di wilayah Prof Mahfud MD," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/20/2019).
Baca Juga: Menghitung Jatah Kursi Menteri dari Parpol di Kabinet
Mengenakan kemeja batik berwarna cokelat dan celana panjang warna hitam, wajah pria 62 tahun itu nampak sumringah. Dia kembali masuk ke dalam jajaran kabinet pemerintahan, setelah meninggalkan pos eksekutif itu selama lebih kurang 19 tahun.
Presiden Jokowi umumkan nama menteri di pemerintahannya. (Twitter @KSPgoid)
Pada tahapan wawancara dua hari sebelumnya, Mahfud mengatakan bahwa Presiden Jokowi menawari dirinya menjadi salah seorang menteri. Pakar hukum tata negara itu mengaku tidak pernah meminta posisi jabatan di dalam kabinet. Menurut dia, Presiden Jokowi mengetahui latar belakangnya dan tahu betul posisi apa yang cocok untuk dia emban.
"Saya kira, ya terkejut juga tadi presiden tahu betul latar belakang saya dari waktu ke waktu. Beliau tahu yang cocok untuk saya apa. Sehingga saya tidak perlu bertanya, beliau tahu saya tepatnya di mana," ujar pria kelahiran Sampang, Madura ini, seperti dikutip Antara.
Berdasarkan hasil "wawancara" dengan Jokowi, saat itu Mahfud menduga posisi jabatan yang mungkin dia emban berada di ranah hukum, politik, maupun keagamaan seperti yang selama ini diisukan. Ia pun mengucapkan sejumlah jabatan yang mungkin diemban.
Baca Juga: Banjir Kritik untuk Erick Thohir yang Hadir di Medan Merdeka Utara
"Kan saya banyak disebut katanya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Jaksa Agung, Menteri Agama, katanya apa lagi? Pokoknya di bidang itu," tambahnya.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini mengaku bersedia menjadi menteri dalam Kabinet Kerja jilid II pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin. "Saya nyatakan bersedia. Saya nyatakan siap membantu negara," tutur Mahfud.
Sebelum Mahfud, jabatan yang pertama kali dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Soeharto tepatnya pada Kabinet Pembangunan III itu memang selalu diisi oleh kalangan militer di antaranya Wiranto, Luhut Binsar Panjaitan, Agum Gumelar, hingga Susilo Bambang Yudhoyono.