Sweet Revenge Dokter Terawan Jadi Menteri Kesehatan
Menanggapi penolakannya dari IDI, sambil tersenyum, Terawan mengaku tak mau ambil pusing. Sebab, penolakan seperi ini lazim terjadi apalagi dalam satu jabatan politis seperti menteri.
"Ya enggak apa-apa. Kan namanya juga sekarang jabatan politis. Ada yang menerima ada yang menolak. Itu hal biasa," kata Terawan usai dilantik oleh Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (23/10).
Jauh sebelumnya, IDI sempat mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi yang isinya meminta agar Dokter Terawan tak diangkat jadi Menteri kesehatan, pada 30 September 2019 lalu. Dalam suratnya Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) menilai Terawan telah melakukan pelanggaran etik berat.
Dalam hal ini, MKEK memberikan sanksi berupa pemecatan sementara sebagai anggota IDI dari 26 Februari 2018 hingga 25 Februari 2019. Selain itu, sanksi lainnya berupa pencabutan rekomendasi izin praktik.
Sebab, Terawan mengembangkan metode Digital Substraction Aniogram (DSA) untuk menyembuhkan penyakit stroke dengan terapi cuci otak (brain washing). Sebabnya, menurut IDI teknik cuci otak itu, belum melalui uji klinis dan belum terbukti secara ilmiah dapat mencegah atau mengobati stroke.
Bakal tetap layani pasien
Meski sudah diangkat menjadi Menteri Kesehatan, pria 55 tahun ini mengatakan dia akan tetap menolong pasiennya. Apalagi, sebagai seorang dokter dia punya kewajiban untuk itu.
"Saya tetap dokter yang akan juga membantu dimana pun, saya berada. Untuk memberikan konsultasi, saya kan masih bisa, saya kan mau menolong ya. Masa ada emergency enggak saya tolong? Kan pasti harus menolong," ungkap Terawan.
Selain itu, pria kelahiran Yogyakarta ini mengaku dirinya bakal terus belajar di posisinya yang baru. Mengingat, kini dirinya berada di puncak birokrasi kesehatan sebagai seorang menteri. "Ya kan hidup ini terus belajar," imbuhnya.
"Dari sisi birokrasi, saya di sisi birokrasi militer. Kalau dari sisi organisasi internasional, saya adalah ketua dokter militer dunia. Mudah-mudahan itu bisa saya pakai untuk membantu mempercepat mengatasi persoalan secara bersama-sama, sehingga bisa mempercepat apa yang sudah dicapai menteri sebelumnya," jelas Terawan.
Terawan ditunjuk sebagai Menteri Kesehatan menggantikan dr Nila Moeloek. Ada beberapa hal yang menjadi prioritas antara lain soal defisit BPJS.
"Intinya bagaimana membuat solusi yang paling wise, yang tidak memberatkan masyarakat dan negara. Dan itu harus betul-betul dibahas dengan detail, harus penuh kejujuran, keterbukaan, dan keinginan bersama untuk membenahi pelayanan yang baik," paparnya.
Selain soal BPJS, dalam mendukung program pemerintah terkait kemajuan sumber daya manusia (SDM), Terawan juga diminta Presiden Jokowi untuk menyelesaikan masalah stunting atau kekurangan gizi pada anak.
"Harus dicek, karena tiap daerah punya keunikan untuk mengatasinya. Tidak mungkin digelontor begitu saja, karena itu akan hilang, musnah. Anggaran harus betul-betul tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat guna," tutupnya.