Tragedi Penusukan Menteri Jangan Terulang Lagi
Pengamat intelijen dan teroris Stanislaus Riyanta mengatakan, perlu ada kerjasama antara Kemendagri dan TNI dan Polri untuk mengatasi ancaman nyata di negara Pancasila. Oleh karena itu fungsi intelijen yang ada di Polri dan TNI serta BIN untuk mengumpulkan data guna ditanggapi aparat keamanan. Selain itu ormas - ormas keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah juga harus bersatu untuk melawan radikalisme.
"Hal ini dilakukan agar kejadian seperti yang dialami Pak Wiranto tidak terulang. Oleh karena itu informasi intelijen dari Polri, TNI dan BIN disatukan untuk dijadikan satu basis data untuk penanganan terorisme," ujar Stanilaus Riyanta dalam Ngobrol Santai bertema "Ancaman Nyata di Negara Pancasila" di Jakarta, Jumat (25/10/2019).
Stanislaus menuturkan, kerjasama antara pemerintah dan masyarakat perlu dilibatkan lagi. Karena ada oknum yang memanfaatkan agama sebagai daya tarik untuk menggalang massa melakukan aksi radikalisme. Oleh karena itu radikalisme bukan perbuatan agama tapi suatu pemikiran untuk motivasi sesuai kepentingan oknum tersebut. Adanya agama yang dimanfaatkan oknum tertentu merupakan pekerjaan rumah dari Kementerian Agama (Kemenag).
"Radikalisasi ini berbahaya. Oleh karena itu peran Kominfo juga cukup penting perannya untuk mengeblok konten-konten atau narasi - narasi radikali," ujarnya.
Sementara itu, mantan narapidana tindak pidana teroris (napiter) Sofyan Tsauri mengakui, radikalisme dan ekstrimisme masih menjadi ancaman karena memang ekstalasi politik yang berkembang. Oleh karena itu apa yang dilakukan Densus 88 Mabes Polri dengan menangkap sejumlah terduga teroris merupakan fenomena gunung es. Sehingga jumlahnya akan lebih banyak lagi dari pada yang berhasil diungkap.
"Pada dasarnya terorisme tidak ada kaitannya dengan agama. Tetapi ada oknum yang memanfaatkan agama. Tapi sejatinya orang yang beragama secara tidak akan tega melakukan kekerasan dan kejahatan. Jadi dalam hal ini ada yang salah dalam memahami literasi agama," ujarnya.
Pengamat politik dari Indonesia Politic Institute (IPI) Karyono Wibowo mengatakan, ancama Pancasila yang nyata adalah dari trans liberalisme, kolonialisme, ekstrismisme agama, kapltalisme dan sparatisme. Ini menjadi ancaman dan ada di depan mata. Ancama kapitalisme dan liberalime menciptakan kesenjangan ekonomi. Kesenjangan itu menjadi ancsman nyata bagi Pancasila.
"Antisipasinya jangan jadikan Pancasila sebagai dogma tapi Pancasila harus dipraktekan dalam kehidupan sehari- hari. Sebagaimana bunyi sila ke 5, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," tandasnya.
Karyono menambahkan Pancasila harus menjadi the working ideologi, dan the living ideologi. Sehingga Pancasila tidak hanya sebagai dogma tapi juga harus bisa menghapus adanya kesenjangan ekonomi dan kemiskinan. Padahal di era Sukarno, Pancasila dijadikan acuan dalam kehidupan sehingga menolak masuknya ideologi kapitalisme dan liberalisme.
"Baru pada era Orde Baru, kapitalisme dan liberalisme masuk," tandasnya.