Dukungan Tanpa Syarat untuk Jokowi yang Omong Kosong
Fakta ini membuktikan ketidaksesuaian dengan partai politik, relawan dan ormas pendukung Jokowi yang bilang 'dukungan tanpa syarat'. Menurut pengamat politik dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (SIGMA), Said Salahudin ini adalah bukti omong kosong yang dilakukan para pelaku politik di negeri ini. Sebab, mereka menaytakan dukungan tanpa syarat, nyatanya menyodorkan menteri pada Jokowi.
"Jargon 'dukungan tanpa syarat' yang sering didengungkan elite parpol, relawan, serta ormas pendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf di Pilpres lalu hanyalah omong kosong belaka," kata Said lewat keterangan tertulisnya yang diterima era.id, Minggu (27/10/2019) malam.
Menurut dia, kalau benar dukungan tanpa syarat, harusnya para elite politik, relawan dan pendukung Jokowi tak perlu aktif menyodorkan nama calon menteri. Mestinya, tambah Said, mereka pasif dan baru mengajukan bila diminta Jokowi.
Lebih jauh, Said menilai, kursi wakil menteri yang diberikan kepada 12 orang di Kabinet Indonesia Maju merupakan salah satu cara Jokowi untuk mengobati rasa kecewa para pendukungnya yang menyodorkan calon menteri.
Relawan ngambek dan partai yang kecewa
Setelah Presiden Jokowi melantik 34 menteri dan 4 pejabat setingkat menteri, pada 23 Oktober, organisasi relawan Projo (Pro Jokowi) menggelar konfrensi pers yang kecewa dengan susunan kabinet ini. Sebab, ada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang merupakan rival Jokowi di Pemilu 2019 ditunjuk jadi Menteri Pertahanan. Organisasi ini pun membubarkan diri.
"Ada kekecewaan soal Prabowo jadi Menhan mengingat Prabowo rival yang cukup keras waktu itu," kata Sekjen Projo, Handoko di Jakarta.
Namun pembubaran ini hanya berlangsung dua hari karena pada Jumat (25/10), Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi dipanggil ke Istana Kepresidenan, Jakarta. Dia dipanggil untuk dilantik oleh Presiden Jokowi menjadi Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT).
Usai dilantik, Budi berdalih dirinya sebenarnya ingin pamit kepada Jokowi setelah Projo bubar. Namun, dia malah diberi tugas oleh Jokowi. "Kita mau pamit tapi ditugaskan lagi, ya gimana?" kata Budi saat itu.
Soal keberadaan Prabowo di kabinet yang jadi alasan pembubaran Projo, Budi mengatakan hal itu sudah bisa diatasi. Bahkan, kini dia siap bekerja sama dengan Prabowo. "Sudah so, so (menerima Prabowo) sudah ada cinta sedikit," ungkapnya.
Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju (Foto: Twitter @setkabgoid)
Selain Projo, Partai Hanura juga menyatakan kekecewaannya dengan kabinet yang dibentuk Jokowi ini. Sebab, Partai Hanura tak dapat jabatan di kabinet ini.
Meski Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang mengaku tak masalah partainya itu tak dapat jatah menteri, namun Wakil Sekjen Hanura Bona Simanjuntak justru berkata sebaliknya.
Dia kecewa karena tak ada kader Hanura yang duduk di kabinet. Padahal, kata dia, partainya sudah berdarah-darah memenangkan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam Pemilu 2019.
"Kalau istilah Pak Erick Thohir berkeringat, kami berdarah-darah (saat pilpres)," kata Bona di Jakarta, Sabtu (27/10).
Bona bilang, tak masuknya Hanura di parlemen juga akibat dukungan maksimal yang diberikan kadernya di Pilpres 2019 untuk Jokowi-Ma'ruf. Mereka lebih mengkampanyekan calon petahana itu, dibandingkan partainya sendiri di akar rumput.
"Gerakan (kader Hanura) cukup masif saat Jokowi berkampanye. Tetapi dalam perjalanan kami memang harus berkorban sehingga tak ada lagi kursi di parlemen," ungkapnya.
Meski kecewa, Bona mengatakan pihaknya tak akan jadi oposisi apalagi sejak awal partainya telah mendukung pemerintahan Joko Widodo. "Kalau oposisi kami tidak, kami dukung dari awal," tegas dia.