Konsep Hankamrata dan Komponen Cadangan ala Prabowo
Artinya, seluruh komponen bangsa harus ikut terlibat untuk mempertahankan negara jika suatu saat Indonesia terlibat dalam konflik yang mengancam pertahanan dan keamanan nasional.
"Pertahanan kita harus mendasar dan menggunakan pertahanan rakyat semesta. Kalau terpaksa kita terlibat dalam perang adalah perang rakyat semesta. Itu adalah doktrin Indonesia selama ini," ujar Prabowo saat rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Senin (12/11/2019).
Menurutnya tugas pertahanan negara tidak hanya dilimpahkan kepada TNI saja sebagai komponen utama. Tapi juga harus membangun komponen cadangan dari semua lapisan masyarakat. Sesuai Undang-Undang konsep Hankamrata adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta, yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, berkesinambungan dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman.
"Ini akan jadi fokus persiapan pemikiran dan penyelenggaraan gelar pertahanan dan keamanan negara ke depan," kata Prabowo.
Mempersiapkan Komponen Cadangan
Prabowo memaparkan untuk membentuk dan menyusun komponen cadangan pertahanan dan keamanan, ia akan bekerja sama dengan beberapa kementerian dan lembaga lain, salah satunya adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
"Kita punya TNI sebagai komponen utama, kita harus bangun komponen cadangan yang nyata, real, operasional, dan kita harus menyiapkan komponen pendukung dari seluruh komponen rakyat Indonesia dari semua sektor," kata Prabowo.
Berdasarkan gambaran yang dipaparkan oleh mantan Danjen Kopassus ini, ia menyebut sistem pertahanan negara terdiri dari militer dan non militer, juga fisik dan non fisik. Untuk pertahanan yang bersifat militer dan fisik, maka komponen utama, cadangan, dan pendukung harus menjadi bagian dari sistem keamanan dan pertahanan.
Baca Juga: Prabowo Dicecar DPR Soal Kesejahteraan Prajurit Hingga Misionaris di Papua
"Komponen utama adalah TNI harus siap menghadapi. Komponen non militer ada unsur lain, ada peran kementerian di luar bidang pertahanan. Contoh kerja sama dengan Kementerian Pendidikan," ujarnya.
Prabowo mengatakan, Kemendikbud akan lebih banyak berperan untuk menyusun komponen cadangan dengan melakukan pendidikan dan pelatihan sebagai perwira cadangan. Mereka yang disiapkan sebagai komponen cadangan, kata Prabowo, akan banyak diisi oleh pelajar SMP, SMA, hingga perguruan tinggi.
"Sebagai contoh kalau lihat di Amerika sumber perwira itu mereka dapat dari akademi militer, mungkin 20 persen. 80 persen adalah perwira cadangan dari universitas," katanya.
Tidak Ada Wajib Militer
Namun Prabowo menampik akan menerapkan wajib militer untuk para pelajar dan mahasiswa di masa depan. "Saya kira dalam UU kita tidak sampai di situ, Tapi lebih bersifat komponen cadangan. Nanti pada saatnya akan kita tampilkan," kata Prabowo.
Mantan Pangkostrad itu berjanji akan meng-upgrade sistem Hankamrata sesuai perkembangan zaman. "Ini sudah lama kan, konsep kita dari dulu memang demikian, (tahun) 1945 sampai 1950-an sudah teruji sejarah, kita tinggal mutakhirkan, modernisasikan, sesuai kondisi bangsa," pungkasnya.
Sementara itu, pengamat politik dari CSIS, Kusnanto Anggoro mengatakan tidak mungkin Indonesia menjalankan program wajib milter. Pasalnya hal itu sudah ditetapkan dalam UU
"Enggak lah, sudah ada Undang-Undang "Pengelolaan Sumber daya Pertahanan Negara" (2019). Belanegara saja hanya sukarela (tidak wajib), itu pun isinya lebih ke soal patriotisme dan lain-lain. Enggak (akan) ada wamil," ujar Anggora saat dihubungi era.id, Selasa (12/11/2019).
Terkait rencana Prabowo yang akan menggandeng Kemendikbud untuk membangun komponen cadangan, kata Anggoro, tidak mungkin Menhan mengubah pemikiran yang sudah ada di Kemhan dalam waktu singkat. Menurutnya Kemendikbud hanya sebatas untuk menanamkan nilai-nilai patriotisme saja, sementara Menhan harus fokus ke program lain.
"Seharusnya membangun patriotisme dan lainnya ada di Kemendikbud. Kemhan fokus ke program lain," pungkasnya.