Saat Mendagri Lempar Isu Pilkada Asimetris
Ia menyebut ada tiga opsi yaitu Pilkada langsung dengan mengurangi efek negatifnya, Pilkada kembali ke DPRD, atau Pilkada asimetris.
"Saya tidak mengatakan mana yang paling baik, tapi kami akan melakukan kajian akademik," ujar Tito di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019).
Tito mengatakan sistem Pilkada langsung bisa tetap dilakukan jika daerah tersebut sudah memiliki kedewasaan demokrasi. Namun jika daerah tersebut kesadaran demokrasinya masih rendah, maka Pilkada langsung bukan opsi yang tepat.
Baca Juga: Kata Tito, OTT Kepala Daerah Bukan Prestasi Membanggakan
Karenanya ia memberikan opsi lain yaitu Pilkada Asimetris. Artinya, sistem Pilkada di tiap daerah akan berbeda-beda.
"Sehingga alternatifnya asimetris mungkin, yaitu di daerah yang Index Democratic Maturity tinggi, ini Pilkada langsung. Yang rendah, maka ini mekanisme lain, apakah melalui DPD, DPRD seperti dulu," kata Tito.
Ia lantas mencontohkan DKI Jakarta yang Wali Kota dan Bupati tidak dipilih melalui Pilkada. Hal tersebut dikarenakan status daerah tingkat II di DKI Jakarta bukanlah berstatus daerah otonom tetapi sebagai daerah pembantu.
Kondisi tersebut membuat posisi Wali Kota dan Bupati ditentukan oleh gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
"Jakarta ini penunjukan langsung Wali Kotanya. Dia enggak perlu bicara lagi untuk mengembalikan modal kampanye, jadi wali kota ini sudah penunjukan langsung masih dipertahankan. Kalau Wali Kota DKI bisa ditunjuk langsung, kenapa enggak dipakai sistem ini di tempat lain?" ujar Tito.
Karena itu, Tito menekankan pentingnya evaluasi Pilkada langsung melalui kajian akademik. Tito pun telah meminta Badan Pusat Statistik (BPS) membuat survei tentang Indeks Kedewasaan Demokrasi di tiap daerah untuk mengetahui daerah mana saja yang siap menerima Pilkada langsung.
Dengan adanya survei dari BPS, Tito mengatakan, akan terlihat daerah mana yang siap tidak siap menerima Pilkada langsung.
"Jangan kita kemudian memberikan single bullet, jadi memberikan satu tombak saja, yaitu digeneralisir Pilkada langsung semua. Dampaknya ternyata kita lihat setelah 15 tahun ada dampak dampak negatif," pungkasnya.