Tergiur Pemasukan Asli Daerah Dari Konser DWP

Jakarta, era.id - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjamin keamanan dan kenyamanan penyelenggaraan Djakarta Warehouse Project (DWP) yang digelar di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Jumat (13/12/2019) malam ini hingga Minggu (15/12/2019) mendatang. Meski mendapat penolakan dari Ormas Islam, Pemerintah lebih memilih untuk 'membela' penyelenggara acara musik EDM tahunan tersebut.

Apa alasan Pemprov DKI mengizinkan acara yang dinilai oleh ormas Islam identik dengan perbuatan maksiat itu? Tak lain tak bukan adalah potensi Pemasukan Asli Daerah (PAD) yang menggiurkan. 

Data perekonomian dari penyelenggaraan tahun 2017 ada dua objek pajak yang dikenakan kepada DWP yakni pajak makanan sebesar 10% dan kedua pajak hiburan sebesar 20%. 

"Tahun 2017 untuk pajak makan dan minum tadi sebesar Rp2,5 miliar dengan penyelenggaraan 2 hari. Dan untuk hiburan yang kurang lebih 7,5 miliar," jelas Plt Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Alberto Ali, di Balai Kota, Jakarta, Jumat (13/12/2019).

Baca Juga: Kesakralan Kretek Sebagai Warisan Budaya Nusantara

Bukan cuma itu, DWP juga ikut mendongkrak sektor pariwisata Jakarta. Karena wisatawan asing dan lokal diperkirakan membanjiri ibu kota untuk menonton acara musik tersebut.

Pemasukan dari pajak itu hilang tahun kemarin karena penyelenggaran memindahkan lokasi event ke Bali karena alasan keamanan. Namun, Pemprov DKI Jakarta mewanti-wanti agar pengunjung DWP selalu menjaga ketertiban dan aturan. 

"Nanti dalam pelaksanaannya kegiatan DWP harus menaati semua aturan khususnya terkait soal larangan narkorba, dan perilaku yang tidak sesuai dengan norma budaya yang ada," kata Sekda DKI Jakarta, Saefullah.

Sementara, polisi bakal menerjunkan sebanyak 597 personel untuk mengamankan Martin Garrix, Skrillex dan kawan-kawan untuk manggung di JIExpo nanti malam sampai hari Minggu.

 

Tag: pemprov dki jakarta