PB HMI Dukung Aksi Bersih-Bersih BUMN
"Kami di Kemementrian BUMN, Kementerian Keuangan dan juga OJK tentunya segera menindaklanjuti formula yang sudah kami siapkan untuk 'menyembuhkan' Jiwasraya," ujar Erick melalui keterangan tertulisnya, Rabu (8/1/2020).
Erick menyebut pemerintah sejak 2006 hingga kini juga sudah konsisten mencari solusi atas persoalan yang menimpa perusahaan pelat merah tersebut. Bahkan dari catatan yang dia miliki, BPK juga sudah memberikan laporan kasus tersebut sejak tahun 2008.
Apa yang sedang dilaksanakan oleh BPK dan Kejaksaan Agung, menurut Erick, sudah sejalan dengan koordinasi yang telah dilakukan bersama. "Di saat seperti ini, semua pihak harus saling bahu-membahu mencari solusi sesuai porsinya," katanya.
PJ Ketua umum PB HMI Arya Kharisma Hardy (Instagram)
Menyikapi persoalan Jiwasraya, Pengurus Besar Himpunan mahasiswa Islam (PB HMI) menyatakan mendukung penuh upaya progresif Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam melakukan clean and clear di semua perusahaan BUMN.
"Bagi PB HMI, BUMN adalah simbol kedaulatan ekonomi Bangsa yang wajib dirawat dan dijaga dari upaya-upaya perampokan sistemik dan jenis scandal lainnya", ujar PJ Ketua umum PB HMI Arya Kharisma Hardy di Jakarta pada Kamis (08/01).
Menurutnya, kasus Jiwasraya bisa jadi momentum bersih-bersih BUMN lainnya yang bisa jadi masih rapi tersembunyi dan belum sempat terdeteksi oleh aparat penegak hukum dan lembaga terkait lainnya.
"Inisiatif bersih-bersih menyeluruh yang dilakukan oleh Menteri BUMN Erik Tohir secara siginifikan akan mengungkap banyak kasus lainnya di tubuh BUMN", ungkapnya.
Menurutnya, pemulihan manejemen BUMN melalui skema Holding dan penerapan the right man on the right place di posisi strategis perusahaan-perusahaan BUMN menjadi hal yang patut diapresiasi dan didukung. Apalagi selama ini, kata dia BUMN biasanya sering menjadi sapi perah bagi elit dan oligarki.
"BUMN mesti bekerjasama dengan lembaga terkait seperti Badan Pemeriksa keuangan (BPK), Ombusdman dan akuntan publik untuk rutin mengontrol kinerja perusahaan dan perilaku direksi-direksi BUMN", usulnya.
Meski demikian, Arya sedikit mengkritisi perusahaan BUMN yang cenderung melakukan monopoli aktif pada sektor bisnis yang sesungguhnya akan adil jika menggandeng swasta.
"Hegemoni BUMN beserta anak cucunya, sangat mengganggu dinamika iklim usaha nasional yang juga dibangun oleh perusahaan swasta dalam negeri, sehingga sedikit banyak mempengaruhi asa pengusaha dalam negeri untuk bertumbuh", tegas Arya.