Polisi Harus Kantongi Data Napi yang Dibebaskan
"Setelah para napi itu dibebaskan, Menkumham harus memberikan data-data mereka kepada Polri. Tujuannya agar Polri bisa memantau dan melakukan deteksi dini terhadap para napi tersebut," ujar Ketua Presidium IPW Neta S Pane dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (3/4/2020).
Menurut dia, upaya pencegahan penyebaran penyakit karena virus korona kepada narapidana patut diapresiasi, tetapi jangan sampai menimbulkan masalah dan merepotkan jajaran kepolisian dalam menjaga keamanan.
IPW setuju hanya narapidana berusia 60 tahun ke atas, sakit-sakitan, memiliki masa hukuman di bawah setahun serta melakukan kejahatan tergolong ringan yang dibebaskan.
Sedangkan narapidana residivis, pembunuh, perampok, pemerkosa, bandar narkoba, teroris dan koruptor, menurut dia, semestinya tidak dibebaskan.
"Jika dibebaskan dikhawatirkan mereka akan mengulangi perbuatannya pascapembebasan dan kembali menjadi predator bagi masyarakat luas," ucap Neta.
Untuk itu, Kemkumham dimintanya selektif dan berhati-hati dalam membebaskan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi.
Ada pun Kemkumham menyatakan akan membebaskan sekitar 30.000 narapidana dan anak dari lapas, rutan, serta LPKA melalui asimilasi dan integrasi, terkait pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19.
Narapidana yang dibebaskan di luar kasus yang diatur PP 99 Tahun 2012, tetapi Menkumham Yasonna Laoly berencana merevisi PP tersebut.