Pemerintah Harus Jujur Soal Data Korona
Menurutnya, dengan memberikan informasi yang jujur dapat membuat masyrakat percaya dan ikut membantu kerja pamerintah dalam menangani penyebaran COVID-19.
"Informasi yang ditampakkan misalnya data-data itu harus kredibel, harus jujur, sehingga masyarakat percaya penuh pemerintah sedang bekerja dan menyampaikan keseluruhan informasi itu dengan niat tulus dan benar," papar Ahmad Erani dalam acara diskusi, Sabtu (4/4/2020).
Selain itu, pakar ekonomi dari Universitas Brawijaya, Malang itu, pemerintah pusat maupun daerah harus memiliki data valid terkait masyakrakat atau kelompok mana saja yang menjadi priorotas untuk mendapat bantuan.
"Masyarakat seperti apa yang hendak diprioritaskan terlebih dahulu. Kita ada problem di sini karena memang masalah data itu belum sepenuhnya bisa ditangani dengan baik oleh pemerintah," sambungnya.
Meskipun COVID-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional nonalam, menurut Ahmad, saat ini pemerintah sedang mengahdapi kondisi yang jauh berbeda. Sebab, interaksi antarorang itu tidak bisa dilakukan secara langsung.
Oleh karenanya, benar-benar matang dalam merumuskan kebijakan, khususnya yang bekaitan dengan kelangsungan hidup dan kesejahteraan rakyat selama pandemi global ini terjadi
"Makanya saluran-saluran itu harus dirumuskan di masing-masing daerah sehingga tidak mengganggu seluruh upaya penanganan penyebaran virus ini," katanya.